Simpulindo.com, Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menggelar rapat paripurna pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026, Senin, (6/10/2025).
Agenda ini menjadi awal pembahasan arah kebijakan keuangan daerah di tengah tekanan fiskal yang semakin ketat.
Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, mengatakan rapat pengantar APBD telah dilanjutkan dengan paripurna kedua berupa pemandangan umum fraksi-fraksi. Masukan dari setiap fraksi, menurutnya, penting sebagai dasar penyusunan kebijakan anggaran pemerintah kota.
“Pemandangan fraksi menjadi masukan bagi pemerintah daerah agar rancangan APBD dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada,” kata Irwan.
Dalam rapat itu, salah satu isu yang dibahas adalah kemungkinan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp127 miliar. Irwan menyebut angka itu cukup besar dan berpotensi memengaruhi kemampuan keuangan daerah.
“Kalau benar terjadi, pemerintah perlu menyesuaikan belanja agar kegiatan tetap bisa berjalan secara optimal,” ujarnya.
DPRD meminta pemerintah kota lebih selektif dalam penggunaan anggaran dan meminimalkan belanja yang tidak produktif. Efektivitas setiap rupiah, menjadi hal penting agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga menekankan perlunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup potensi defisit akibat berkurangnya dana transfer pusat.
“Pemerintah tidak bisa terus bergantung pada dana pusat. Pendapatan daerah perlu dioptimalkan,” ucap Irwan.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, DPRD tetap optimistis pelayanan publik dan pembangunan dapat terus berjalan dengan baik.
Irwan menilai, kemandirian fiskal perlu menjadi fokus dalam kebijakan keuangan daerah ke depan. (An/Simpulindo).
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, simpulindo.com berkomitmen menyajikan informasi factual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami Klik Disini https://bit.ly/4n8h1GD
