Simpulindo.com, Gorontalo – Ketua Komisi II DPRD Kota Gorontalo, Herman Haluti, menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan dari penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pendapatan sewa alat berat milik pemerintah daerah.
“Realisasi PBG dari Dinas Pekerjaan Umum masih sangat minim. Ada indikasi oknum yang justru memperberat masyarakat dalam pengurusan PBG. Situasi ini harus ditindak tegas oleh Pemerintah Kota,” kata Herman, Selasa (16/9/2025).
Ia juga menyinggung pendapatan dari aset daerah, khususnya sewa alat berat. Dalam sembilan bulan terakhir, pendapatan baru mencapai Rp34 juta.
“Jumlah ini sangat tidak wajar. Dua kendaraan berat beroperasi, bahkan sering digunakan pihak luar, tetapi hasilnya masih minim. Hal ini patut menjadi perhatian,” tegasnya.
Selain itu, Herman menilai lemahnya penerapan sanksi terhadap wajib pajak ikut menghambat penerimaan daerah. Banyak pelaku usaha yang sudah memungut pajak dari konsumen, tetapi belum menyetorkan kewajibannya.
“Pajak makanan, minuman, dan hotel masih banyak yang tertunggak. Sampai hari ini belum ada langkah tegas dari pemerintah kota. Kami mendesak agar segera ada teguran atau tindakan hukum kepada pelaku usaha yang lalai memenuhi kewajiban,” ujar Herman.
DPRD meminta Pemerintah Kota Gorontalo memperkuat pengawasan sekaligus memberikan sanksi tegas agar pendapatan asli daerah dapat meningkat dan tidak merugikan masyarakat. (AN/Simpulindo).
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, simpulindo.com berkomitmen menyajikan informasi factual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami https://bit.ly/4n8h1GD
