Simpulindo.com, – Komisi II DPRD Kota Gorontalo merekomendasikan tiga poin penting dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota.
Ketua Komisi, Herman Haluti, menekankan pentingnya peningkatan pelayanan dasar, optimalisasi pendapatan daerah, dan efektivitas belanja publik.
“Pelayanan dasar mencakup pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Ini harus menjadi prioritas,” kata Herman, Rabu (14/5/2025).
Ia menilai belanja daerah selama ini belum tepat sasaran. Banyak anggaran habis untuk kegiatan birokratis, bukan untuk mendorong ekonomi warga.
Komisi II mendorong anggaran diarahkan pada bantuan usaha dan kemudahan layanan perizinan, terutama bagi pelaku UMKM.
“Masih banyak pelaku usaha kecil yang belum tersentuh bantuan. Keluhan itu berulang kami terima,” ujarnya.
Soal pendapatan daerah, Komisi II menilai potensi PAD belum dimanfaatkan maksimal. Pemerintah diminta lebih kreatif tanpa menambah beban warga.
SPAM Dungigi Terbengkalai
Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dungigi juga disorot. Menurut Herman, masalah utama bukan pada aspek hukum yang sudah ditangani aparat melainkan pada asas manfaat bagi warga.
“Yang kami pertanyakan, bagaimana kelanjutan proyek ini? Sudah lama terbengkalai, dan belum ada kejelasan,” ucapnya.
Meski bersifat rekomendasi, DPRD berharap catatan-catatan dalam LKPJ ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Eksekusi ada di tangan Pemda. Tapi publik menanti aksi, bukan sekadar laporan,” kata Herman.
