Simpulindo.com, Gorontalo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo melaksanakan rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2026.
Anggota DPRD Kota Gorontalo, Totok Bachtiar, menjelaskan bahwa setelah penandatanganan KUA-PPAS, pembahasan akan dilanjutkan pada tahap Rancangan APBD 2026. Namun, proses itu masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait perubahan transfer keuangan daerah.
“Informasi dari pemerintah pusat melalui portal resmi menunjukkan adanya penurunan anggaran sekitar Rp103 miliar. Penurunan ini mencakup dana alokasi umum serta alokasi khusus untuk pendidikan dan kesehatan,” kata Totok, Senin (29/9/2025).
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, DPRD menekankan agar prioritas pembangunan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Infrastruktur serta penguatan ekonomi kerakyatan, termasuk dukungan bagi UMKM, diharapkan tetap menjadi fokus utama.
Totok mengatakan, optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi penting untuk menopang berbagai program pembangunan dan kegiatan sosial. Dengan demikian, meskipun terjadi penurunan anggaran transfer pusat, keberlanjutan program tetap dapat dijalankan. (AN/Simpulindo).
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, simpulindo.com berkomitmen menyajikan informasi factual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami https://bit.ly/4n8h1GD
