simpulindo.com, Gorontalo – Konflik agraria dan lingkungan antara masyarakat penambang tradisional dengan pihak korporasi pertambangan di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, kini memasuki babak baru. Persoalan yang dinilai semakin memanas dan belum menemukan titik penyelesaian itu resmi dibawa ke Jakarta.
Aliansi Pemuda Gorontalo menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Ibu Kota dengan melibatkan sekitar 150 massa aksi dari unsur pemuda dan mahasiswa asal Gorontalo.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Massa akan bergerak secara maraton menuju tiga titik utama, yakni Istana Presiden, Mabes Polri, dan Kantor Pusat PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, segera mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara seluruh aktivitas operasional PT Merdeka Copper Gold melalui Pani Gold Mine (PGM) di wilayah Bumi Panua, Pohuwato.
Juru bicara aksi, Syahril Sazak, menyebut polemik tersebut berakar dari proses pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) seluas 100 hektare milik KUD Darma Tani kepada pihak perusahaan yang dinilai cacat hukum dan tidak prosedural.
Selain itu, persoalan ganti rugi lahan tambang rakyat di dalam wilayah konsesi perusahaan yang dianggap tidak adil dan tebang pilih turut menjadi pemicu utama meningkatnya ketegangan di tengah masyarakat.
Aliansi juga menyoroti dugaan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan. Mereka meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Lingkungan Hidup tidak menutup mata terhadap kondisi yang terjadi di Pohuwato.
Menurut Syahril, perusahaan dituding telah merusak fasilitas milik penambang tradisional, mulai dari talang, panjura, hingga kamp-kamp rakyat yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.
Tak hanya itu, aktivitas pembukaan lahan berskala besar disebut memicu sedimentasi parah yang berdampak pada pemukiman warga dan merusak sejumlah fasilitas masyarakat sekitar.
“Masyarakat kehilangan ruang hidup akibat aktivitas perusahaan yang dianggap semakin meluas,” demikian isi pernyataan sikap aliansi tersebut.
Selain menyasar Istana Negara, massa juga akan mendatangi Mabes Polri. Mereka mendesak Kapolri melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolda Gorontalo yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan terkait dugaan kerusakan lingkungan di wilayah tambang.
Aliansi menilai pernyataan yang menyebut tidak ada tindak pidana lingkungan bertentangan dengan dokumen resmi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, serta fakta di lapangan terkait banjir sedimen yang terjadi di kawasan sekitar tambang.
Di sisi lain, mereka juga mengecam dugaan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan di Pohuwato.
Sorotan itu muncul setelah Ketua Pemuda Muhammadiyah Pohuwato bersama sejumlah rekannya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian usai melakukan aksi demonstrasi damai di depan gerbang PGM beberapa waktu lalu.
Aliansi Pemuda Gorontalo menegaskan aksi di Jakarta merupakan bentuk perjuangan masyarakat daerah yang merasa aspirasinya belum mendapat perhatian serius.
Mereka memperingatkan, jika tuntutan tersebut diabaikan oleh pemerintah pusat, Mabes Polri maupun pihak manajemen perusahaan, gelombang aksi yang lebih besar akan kembali digelar melalui konsolidasi nasional demi memperjuangkan ruang hidup masyarakat Pohuwato.
