Simpulindo.com, – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak lagi akan menggelontorkan proyek tanpa perencanaan matang dari pemerintah daerah.
Menurutnya, kini proyek-proyek akan berbasis pada pengetahuan dan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah memiliki rencana yang jelas. Pemerintah pusat tidak akan lagi mendrop proyek begitu saja. Semua proyek harus berangkat dari kebutuhan riil yang telah dirancang dengan baik oleh pemerintah daerah,” ujar Fahri dalam keterangannya, Senin (25/2).
Fahri menekankan bahwa daerah yang memiliki perencanaan cerdas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Sebaliknya, praktik lama yang mengandalkan proyek dari politisi tertentu tidak akan terjadi lagi. Semua kebijakan pembangunan akan berbasis pada musyawarah di daerah.
“Kalau pemerintah daerahnya pintar, bisa mendesain program yang baik sesuai aspirasi masyarakat, pasti akan kami dukung penuh. Tapi jika berharap ada proyek yang didrop begitu saja oleh politisi tertentu, itu tidak akan terjadi lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fahri mengungkapkan bahwa proyek-proyek yang telah diajukan tahun sebelumnya sedang dalam tahap evaluasi. Jika terbukti penting bagi rakyat dan memang diperlukan, pemerintah pusat akan berusaha mewujudkannya.
“Kami sedang memeriksa proyek-proyek yang diajukan sebelumnya. Jika memang bagus, penting bagi rakyat, dan faktanya benar-benar dibutuhkan, insyaallah akan kami realisasikan,” tambahnya.
Terkait persoalan lahan, Fahri mengingatkan bahwa pemerintah daerah yang baru harus segera melakukan konsolidasi agar mempermudah proses perizinan tanah dan pajak. Hal ini, menurutnya, akan memudahkan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan pendanaan.
“Pemerintah daerah harus segera bergerak dalam memudahkan perizinan tanah, pajak, dan administrasi lainnya. Dengan begitu, pemerintah pusat bisa lebih optimal dalam membantu pendanaan,” pungkasnya.
