Simpulindo.com, – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada 2024. Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan pemungutan suara ulang di 24 daerah akibat sejumlah pelanggaran administratif dan hukum.
Menanggapi hal itu, Rifqi menegaskan bahwa Komisi II DPR akan mengevaluasi mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu. Menurutnya, temuan MK menjadi catatan serius terhadap profesionalisme KPU di beberapa daerah.
“Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil Pilkada hari ini, memang mengindikasikan beberapa KPU di tingkatkan kabupaten kota itu bekerja dengan kurang profesional, bahkan lalai baik secara administratif maupun secara hukum untuk menelisik persoalan-persoalan dasar seperti persyaratan administratif calon kepala daerah,” ujar Rifqi, Selasa (25/2/2025).
Meski demikian, Rifqi tetap mengapresiasi jalannya Pilkada di mayoritas wilayah Indonesia. Ia menilai sebagian besar penyelenggara telah bekerja sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kendati demikian, kami melihat secara umum dari 545 KPU provinsi, kabupaten, kota, secara umum tentu yang lain masih melakukan dengan taat pada peraturan perundang-undangan dan prosedur,” tambahnya.
Komisi II DPR RI memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KPU dan Bawaslu. Rifqi menekankan perlunya peningkatan kualitas seleksi penyelenggara pemilu agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
“Satu, dua perkara, yang kemudian menghasilkan diskualifikasi terhadap pasangan calon oleh Mahkamah Konstitusi, akan menjadi bagian penting bagi evaluasi Komisi II DPR RI terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024. Termasuk kualitas penyelenggara Pemilu, termasuk ke depan bagaimana mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu di seluruh Indonesia,” Tandasnya.
