Simpulindo.com, Gorut – Penanganan persoalan hukum tidak hanya membutuhkan kepastian hukum, tetapi juga dukungan pelayanan medis yang berpihak pada pemulihan korban.
Hal inilah yang mendorong RSUD dr. Zainal Umar Sidiki (ZUS) Kabupaten Gorontalo Utara memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.
Komitmen tersebut ditunjukkan Direktur RSUD ZUS, dr. Rachman Kuki, M.K.M., AIFO-K, melalui keikutsertaannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (12/11/26).
Forum tersebut membahas koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR).
Pembahasan ini bertujuan memperkuat kerja sama lintas instansi dalam menghadirkan penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga pemulihan dan kepentingan masyarakat.
Pelayanan Medis Jadi Bagian Penting
Dalam penerapan keadilan restoratif, RS ZUS memiliki peran penting dalam memberikan dukungan medis sesuai kewenangannya.
Dukungan tersebut mencakup pelayanan kesehatan bagi korban, pemeriksaan dan penerbitan visum sesuai prosedur, rehabilitasi medis, hingga penanganan untuk memulihkan kondisi kesehatan korban.
Karena itu, keterlibatan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam membangun mekanisme penanganan perkara yang lebih terkoordinasi dan humanis.
Direktur RS ZUS, dr. Rachman Kuki, menegaskan kesiapan rumah sakit untuk memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan dan instansi terkait.
“Kami dari RSUD ZUS siap bersinergi dan mengambil peran. Pelayanan untuk korban harus cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Kalau koordinasinya kuat sejak awal, proses keadilan restoratif akan berjalan lebih baik dan lebih manusiawi,” ungkap dr. Rachman.
Evaluasi untuk Mengatasi Kendala
Menurut dr. Rachman, koordinasi lintas sektor menentukan kelancaran setiap tahapan penanganan perkara. Oleh sebab itu, forum evaluasi seperti FGD perlu dilakukan secara berkala.
Melalui evaluasi bersama, setiap instansi dapat mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan solusi berdasarkan persoalan yang muncul di lapangan.
Sejumlah tantangan turut menjadi pembahasan, mulai dari perbedaan pemahaman mengenai MKR, koordinasi yang belum optimal, hingga perlunya pembenahan administrasi dan pelaporan.
Selain itu, kesamaan persepsi antarinstansi perlu terus diperkuat. Langkah ini penting agar tidak terjadi miskomunikasi, terutama ketika penanganan perkara membutuhkan keterlibatan tenaga medis dan fasilitas kesehatan.
Perkuat Kolaborasi Lintas Instansi
Melalui FGD tersebut, Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara bersama OPD terkait berupaya menyatukan pemahaman dan memperkuat koordinasi dalam penerapan MKR.
Hasil evaluasi juga menjadi bahan tindak lanjut untuk mendorong pelaksanaan mekanisme tersebut agar semakin optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bagi RS ZUS, keterlibatan dalam forum ini memperluas peran rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah.
Rumah sakit tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga mendukung kebutuhan masyarakat melalui kolaborasi dengan lembaga dan instansi lainnya.
Di bawah kepemimpinan dr. Rachman Kuki, RSUD ZUS terus mendorong penguatan pelayanan kesehatan sekaligus membangun sinergi lintas sektor dalam mendukung penanganan persoalan masyarakat. (AP/Simpulindo)
