simpulindo.com, Gorut – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Hendra Nurdin, melontarkan dorongan keras kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja lebih serius dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor galian C.
Penegasan itu disampaikannya dalam rapat gabungan komisi yang turut menghadirkan pelaku usaha, termasuk CV Permata Indah Gorut, Senin (6/4/26).
Dalam forum tersebut, Hendra menyoroti lemahnya penyajian data pelaku usaha galian C yang disampaikan kepada DPRD
Ia menilai data yang ada belum komprehensif dan masih menyisakan sejumlah perusahaan yang belum terdata.
“Data yang diberikan ke kami ini ternyata masih kurang. Ada perusahaan-perusahaan yang belum disajikan datanya. Ini menjadi tugas DPMPTSP untuk segera melengkapi dan menyampaikan ke komisi yang bermitra,” tegasnya.
Politisi Partai NasDem itu menekankan bahwa optimalisasi PAD dari sektor pajak dan retribusi galian C merupakan fokus utama pemerintah daerah.
Ia mengingatkan, tanpa dukungan data yang akurat dan koordinasi administratif yang solid, potensi pendapatan daerah akan sulit dimaksimalkan.
Menurutnya, jika pendekatan administratif tidak berjalan maksimal, maka langkah proaktif turun langsung ke lapangan menjadi solusi untuk menjemput potensi pajak dari para pelaku usaha.
Tak hanya soal data, Hendra juga menyentil keras etos kerja aparatur di lingkungan Pemkab Gorut
Ia mengkritik adanya kecenderungan OPD yang enggan turun ke lapangan tanpa dukungan anggaran perjalanan dinas.
“Kami dari DPRD sudah dua hari turun ke lapangan tanpa SPPD. Kalau ada OPD yang beralasan tidak bisa turun hanya karena tidak ada SPPD, itu bukan sikap pelayan rakyat,” ujarnya
Ia menegaskan, orientasi kerja aparatur seharusnya berfokus pada hasil nyata bagi daerah, bukan sekadar bergantung pada fasilitas perjalanan dinas.
Hendra pun berharap terbangunnya sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif agar seluruh potensi daerah, khususnya dari sektor galian C, dapat dioptimalkan secara maksimal.
“Jangan menunggu ada perjalanan dinas baru bergerak. Selama itu untuk kepentingan daerah, maka wajib turun ke lapangan,” pungkasnya. (AP/simpulindo)
