Simpulindo.com, – Pergantian kepemimpinan di tubuh Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo dan Kepolisian Resor (Polres) Pohuwato bukan sekadar seremoni seremonial. Ini adalah momen krusial yang akan menentukan arah penegakan hukum dan keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut.
Koordinator Aliansi Masyarakat Melawan (AMM), Syahril Razak, menyoroti dampak kebijakan sebelumnya yang dinilai belum mampu melindungi lingkungan. Menurutnya, kerusakan hutan, pencemaran, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah membawa ancaman serius bagi masa depan generasi di Gorontalo.
Kini, Kapolda Gorontalo dan Kapolres Pohuwato yang baru menghadapi tantangan besar. AMM menantang mereka untuk membuktikan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan tegas.
“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Yang bersalah harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Syahril Razak, yang juga Ketua Bidang Hikmah, Kebijakan, dan Publik DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Gorontalo.
Belum lama mereka menjabat, insiden tragis kembali terjadi di lokasi tambang emas ilegal di Potabo, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Seorang penambang asal Kecamatan Randangan ditemukan tewas tertimbun longsor. Kejadian ini semakin menambah daftar panjang korban akibat aktivitas pertambangan ilegal yang hingga kini belum tertangani secara maksimal.
“Ini bukan kali pertama! Sebelumnya, pada 24 Januari 2025, longsor di lokasi yang sama melukai dua penambang tradisional. Minimnya pengawasan telah menjadikan tambang ini seperti ladang maut bagi para pekerja,” Ujarnya.
AMM menegaskan bahwa dalam 100 hari kerja, Kapolda dan Kapolres yang baru harus mengambil langkah tegas terhadap tambang ilegal di Pohuwato. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Gorontalo akan semakin runtuh. Bahkan, mereka mendesak agar pimpinan kepolisian yang baru mundur jika tidak mampu menuntaskan persoalan ini.
“Tidak ada alasan untuk membiarkan mafia tambang ilegal terus beroperasi! Jika Kapolda dan Kapolres baru hanya mengulang ketidakmampuan pendahulu mereka, lebih baik mundur saja,” tegas AMM.
Di tengah desakan untuk menutup tambang ilegal, aktivis lingkungan justru menghadapi perlawanan dari kelompok yang mengatasnamakan kepentingan penambang lokal. Namun, AMM mempertanyakan, “Apakah semua masyarakat Pohuwato adalah penambang? Jika benar, maka tidak ada yang akan mengeluhkan krisis air bersih, banjir, serta meningkatnya penyebaran penyakit akibat kubangan tambang yang dibiarkan begitu saja.”
Kerusakan lingkungan yang semakin tak terkendali dan terus bertambahnya korban jiwa menjadi alarm keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. AMM mendesak Kapolda Gorontalo dan Kapolres Pohuwato agar segera bertindak sebelum bencana yang lebih besar terjadi.
“Kapolda dan Kapolres baru, inilah ujian pertama kalian! Akankah kalian berpihak pada hukum dan keadilan, atau justru menjadi bagian dari sandiwara yang terus menghancurkan Gorontalo?” pungkas Syahril Razak.
