Simpulindo.com, – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi pengunduran diri 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Menurut Puan, fenomena ini menjadi sinyal bahwa proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Angka pengunduran diri yang tinggi dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan dari sistem yang belum mampu menjawab harapan generasi muda.
“Rekrutmen CPNS tidak cukup hanya bersifat administratif. Perlu evaluasi menyeluruh dengan perencanaan matang dan pendekatan strategis, dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir,” ujar Puan, saptu (26/4/2025).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, ribuan CPNS mengundurkan diri dengan alasan gaji yang rendah serta lokasi penempatan yang jauh dari domisili. Sebagian besar berasal dari skema optimalisasi formasi, di mana peserta tidak lolos di pilihan utama tetapi diterima di instansi lain yang kekurangan pelamar.
Contohnya, formasi dosen Sosiologi di Universitas Negeri Jember tak terisi, namun ada peluang serupa di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang semula tanpa pelamar.
Fenomena serupa juga terjadi di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Komunikasi dan Digital; Bawaslu; serta Kementerian PUPR.
Kelemahan Perencanaan
Puan menilai, ketidaksesuaian antara minat peserta dan formasi yang ditawarkan mengindikasikan lemahnya perencanaan. Tanpa perbaikan, negara terancam kehilangan talenta potensial dalam pelayanan publik.
“Potensi sumber daya manusia berkualitas bisa hilang jika sistem rekrutmen tidak diperbaiki,” kata Puan.
Kementerian PAN-RB dan BKN diminta segera melakukan reformasi menyeluruh. Mulai dari transparansi informasi sejak awal, sistem penempatan berbasis kompetensi dan minat, hingga jaminan karier dan insentif yang adil.
Khusus untuk formasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), Puan menekankan pentingnya pendekatan manusiawi. Penempatan di daerah tersebut perlu disertai kompensasi yang layak dan dukungan infrastruktur.
“Tanpa dukungan yang memadai, ASN sulit bekerja optimal dan hidup layak di daerah terpencil,” ujarnya.
Perlu Transformasi ASN
Generasi muda disebut tak lagi tertarik hanya karena iming-iming stabilitas dan pensiun. Mereka mencari makna dalam pekerjaan, peluang pengembangan diri, dan keseimbangan hidup.
“Sistem ASN harus bertransformasi menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman,” kata politisi PDI-P tersebut.
Proses rekrutmen yang masih bersandar pada pola lama dinilai tak lagi relevan. Jika tidak beradaptasi, tren pengunduran diri CPNS bisa terus berulang.
DPR disebut siap memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap proses reformasi ASN. Menurut Puan, regenerasi birokrasi harus dijaga agar pelayanan publik tetap kompetitif.
“Jika tidak segera dibenahi, pelayanan publik sebagai wajah negara di tengah masyarakat akan kehilangan daya saing,” tutupnya.
