Simpulindo.com, Boalemo – Skandal pengadaan alat kesehatan (alkes) dan bahan medis habis pakai senilai sekitar Rp50 miliar di Kabupaten Boalemo kembali memantik perhatian publik. Setelah sebelumnya muncul dugaan monopoli dan praktik “kongkalikong” yang menyeret oknum pejabat Dinas Kesehatan, kini publik digegerkan oleh kabar pertemuan mencurigakan di Kota Gorontalo.
Informasi yang beredar menyebutkan, pertemuan tersebut di duga melibatkan anak dan keponakan Bupati Boalemo dengan salah satu pejabat Dinas Kesehatan Boalemo berinisial NJ. Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak), Abdul Wahidin Tutuna, menilai pertemuan ini patut dipertanyakan.
“Pertemuan ini sontak memicu pertanyaan besar di kalangan aktivis anti-korupsi. Ada apa? Jangan sampai muncul spekulasi bahwa pemerintahan yang baru dilantik juga ikut memback-up dugaan praktik monopoli ini,” kata Abdul Wahidin, Selasa (8/7/2025).
Menurut dia, kekhawatiran tersebut wajar muncul agar tidak ada intervensi politik yang dapat mencederai proses hukum maupun integritas pemerintahan daerah.
“Jangan sampai pertemuan ini justru membuat anak dan keponakan bupati yang diduga ikut menikmati atau bahkan meminta proyek pengadaan alkes Boalemo tersebut,” ujarnya.
Abdul Wahidi secara terang-terangan mengungkapkan kecurigaannya terhadap motif di balik pertemuan itu.
“Ini patut dicurigai bahwa oknum pejabat Dinas Kesehatan Boalemo berinisial NJ di duga sedang mencari perlindungan melalui anak dan keponakan bupati,” tegas Abdul Wahidin.
Tak hanya itu, Aliansi Gerak juga mengendus dugaan lain yang tak kalah serius. Abdul Wahidin menyebut adanya informasi yang mengarah pada keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) yang diduga memberi perlindungan terhadap praktik tersebut.
“Oknum pejabat Dinkes Boalemo ini diduga di-back up oleh oknum APH. Indikasi ini terlihat dari bagaimana yang bersangkutan membawa-bawa nama institusi tertentu untuk memuluskan aksinya, padahal institusi itu sendiri tidak mengetahui apa-apa,” ujarnya.
Gerak menilai, apabila dugaan perlindungan dari oknum APH ini terbukti, maka akan menjadi preseden buruk sekaligus mencoreng nama baik lembaga penegak hukum.
“Ini akan memperkuat sinyal adanya jaringan mafia yang terorganisir,” tutur Abdul Wahidin.
Kendati menghadapi dugaan intervensi dan tekanan, Abdul Wahidin menegaskan pihaknya tidak gentar.
“Kami tidak akan mundur dengan siapa pun yang memback-up oknum pejabat Dinas Kesehatan Boalemo ini,” katanya.
Gerak saat ini tengah mempersiapkan dokumen laporan yang akan segera dilayangkan ke APH Provinsi Gorontalo. Abdul Wahidin berharap aparat penegak hukum daerah dapat bersikap profesional dalam menangani kasus ini.
“Saya meminta APH Provinsi Gorontalo untuk benar-benar berkomitmen menuntaskan dugaan praktik monopoli alkes Boalemo ini,” ujarnya.
Ia pun memberi peringatan keras, Kalau APH tidak mampu menuntaskan dugaan praktik monopoli ini, berarti dugaan kuat bahwa APH itu sendiri ikut bermain dan memback-up oknum pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo. (AP/simpulindo)
