Simpulindo.com, – Pemerintah tidak lagi menggunakan istilah “Orde Lama” dalam penulisan ulang sejarah nasional yang tengah dikerjakan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menyusun narasi sejarah yang lebih netral dan inklusif.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Fadli Zon, menjelaskan bahwa istilah “Orde Lama” sejatinya tidak pernah digunakan oleh pemerintahan yang dimaksud. Oleh karena itu, dalam penulisan sejarah yang baru, istilah tersebut tidak dicantumkan.
“Jika kita merujuk pada periode sebelum Orde Baru, tidak pernah ada penamaan resmi yang menyebut era itu sebagai Orde Lama. Penamaan seperti itu umumnya datang dari para sejarawan, bukan dari pemerintahan yang bersangkutan,” ujar Fadli, Selasa (27/5/2025).
Fadli menambahkan, penyesuaian ini dilakukan agar sejarah Indonesia dapat disampaikan dalam semangat yang lebih terbuka dan mencakup berbagai perspektif.
“Dengan tidak lagi menggunakan istilah-istilah politis yang bersifat labeling, kami ingin menghadirkan pendekatan yang lebih inklusif dalam penulisan sejarah nasional. Ini juga bagian dari pembaruan metodologis,” katanya.
Struktur Buku Sejarah Baru
Pemerintah melalui Kemendikbudristek tengah menyusun ulang narasi sejarah nasional dalam sepuluh jilid buku. Dalam presentasinya di hadapan anggota DPR, Fadli menyampaikan bahwa penyusunan buku ini dilakukan oleh tim sejarawan lintas disiplin dan institusi.
Dalam daftar sementara yang dipaparkan, terdapat sejumlah periode sejarah yang dibagi berdasarkan dinamika sosial-politik yang terjadi, antara lain Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi, Orde Baru, serta Era Reformasi. Adapun penamaan “Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi” menggantikan istilah “Orde Lama” yang sebelumnya umum digunakan.
Berikut daftar sepuluh jilid buku sejarah nasional yang tengah disusun:
- Sejarah Awal Nusantara
- Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
- Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
- Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
- Respons Terhadap Penjajahan
- Pergerakan Kebangsaan
- Perang Kemerdekaan Indonesia
- Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
- Orde Baru (1967–1998)
- Era Reformasi (1999–2024)
Uji Publik Juni 2025
Fadli menjelaskan, seluruh jilid buku sejarah tersebut akan dibuka untuk uji publik pada pertengahan tahun ini. Proses uji publik akan dilaksanakan melalui diskusi terbuka per tema dengan melibatkan berbagai kalangan, termasuk akademisi dan masyarakat sipil.
“Rencananya pada bulan Juni atau Juli mendatang, setiap tema akan didiskusikan secara terbuka bersama para ahli dan praktisi. Ini semacam uji publik agar penyusunan sejarah ini tak hanya berasal dari satu arah pandang,” tutur Fadli.
Ia menyebutkan, tingkat kemajuan penulisan setiap jilid buku bervariasi. Beberapa jilid sudah mendekati rampung, sementara lainnya masih dalam tahap pengembangan.
“Ada yang sudah mencapai 100 persen, seperti jilid tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Namun ada juga yang masih sekitar 50 sampai 70 persen,” katanya.
Tunggu Naskah Final
Menanggapi perdebatan yang mulai muncul di ruang publik mengenai isi dan pendekatan penulisan ulang sejarah ini, Fadli mengimbau masyarakat untuk menunggu naskah akhir rampung sebelum memberikan penilaian.
“Kalau yang diperdebatkan masih berupa kerangka atau draft awal, itu ibarat memperdebatkan isi dari sesuatu yang belum jadi. Biarkan naskahnya selesai dulu, baru kita diskusikan secara substansi,” ujarnya.
Penyusunan sepuluh jilid buku sejarah ini ditargetkan rampung pada Agustus 2025, setelah melalui serangkaian tahapan, termasuk uji publik dan finalisasi editorial.
