Simpulindo.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti rencana pemerintah membentuk 500 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang ditugaskan mempercepat program prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan.
Daniel menilai langkah tersebut berpotensi menggeser peran sipil dalam penguatan sektor pangan. Menurutnya, fokus seharusnya diarahkan pada pemberdayaan petani, modernisasi sistem pertanian, serta pengembangan teknologi pangan, bukan dialihkan kepada militer.
“Penguatan sektor pertanian seharusnya difokuskan pada pemberdayaan petani, modernisasi sistem distribusi, peningkatan produktivitas lahan, serta pengembangan teknologi pertanian, urusan ketahanan pangan sebaiknya jangan dialihkan ke struktur militer,” kata Daniel, Selasa (26/8/2025).
Ia menegaskan, ketahanan pangan merupakan domain kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, serta BUMN bidang pangan yang memiliki kompetensi dalam produksi, distribusi, dan stabilisasi harga.
“Pendekatan pembangunan pangan harus berbasis masyarakat dan menyasar langsung pada kelompok tani, nelayan, dan peternak agar manfaatnya nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan 500 batalyon teritorial pembangunan dalam lima tahun. Program ini masuk dalam agenda Presiden Prabowo Subianto yang meliputi ketahanan pangan hingga Makan Bergizi Gratis.
Yonif TP dirancang sebagai satuan militer multifungsi oleh Kementerian Pertahanan. Tugasnya tidak hanya memperkuat pertahanan nasional, tetapi juga mendukung pembangunan sektor strategis seperti pangan, energi, dan kesehatan. Menurut Kementerian Pertahanan, program ini mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan, dengan rencana pembentukan 100 batalyon setiap tahun.
Daniel menilai kompi produksi pertanian, perikanan, dan peternakan yang digerakkan militer sebaiknya berperan sebagai perpanjangan tangan kementerian teknis. Model koordinasi itu, lanjutnya, bisa dilakukan melalui program pembangunan desa, penyuluhan pertanian, pendampingan teknologi, hingga penguatan kapasitas lokal.
“Dengan mekanisme ini, program ketahanan pangan akan lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis partisipasi masyarakat,” kata Daniel.
Selain itu, Daniel menyapaikan pendekatan sipil memberi ruang pengawasan anggaran yang lebih transparan, sekaligus memungkinkan pengukuran kinerja yang jelas dan kesinambungan program jangka panjang.
“Sehingga pembangunan sektor pangan benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kedaulatan pangan nasional,” tambah Daniel.
Politikus PKB itu juga mendorong pemerintah memperkuat sinergi antara kementerian teknis dan pemerintah daerah. Upaya ini, ujarnya, dapat diwujudkan lewat program inovatif berbasis desa, pengembangan agribisnis lokal, serta penguatan lembaga ketahanan pangan masyarakat.
“Dengan demikian, ketahanan pangan dapat dicapai tanpa perlu menambah struktur militer, sekaligus memperkuat kapasitas sipil yang lebih berkelanjutan dan inklusif,” pungkas Daniel.
