Penulis: Rahmat Taufik Nurdin (Mahasiswa Pascasarjana Teknologi Informasi Universitas Nasional)
Simpulindo.Com, Gorontalo – Di bawah langit Tolangohula yang menyengat, aroma manis nira tebu yang mengepul dari cerobong Pabrik Gula Gorontalo kini tak lagi menghadirkan kebanggaan. Ia berubah menjadi simbol getir, seolah menyiratkan bangkai keadilan yang membusuk.
Bagi ratusan buruh yang telah mengabdikan lebih dari tiga dekade hidupnya, May Day bukan lagi perayaan kemenangan kelas pekerja. Ia menjelma menjadi penanda duka hari ketika harapan dipatahkan oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.
Selama 30 tahun, para buruh ini adalah “onderdil” bernyawa yang menjaga mesin produksi tetap berputar. Mereka bekerja di bawah terik matahari, memikul tebu, memastikan industri gula terus hidup. Namun kini, saat usia menua dan tenaga melemah, yang mereka terima justru pahitnya kenyataan: dana pensiun yang hilang dalam pusaran skandal Jiwasraya.
Tiga Dekade Pengabdian, Satu Dekade Pengabaian
Bayangkan seorang pekerja yang memasuki gerbang pabrik dengan semangat muda, lalu keluar puluhan tahun kemudian tanpa kepastian hari tua. Dana yang mereka sisihkan dari keringat dan kerja keras justru terjebak dalam labirin persoalan yang tak kunjung selesai.
Manajemen Pabrik Gula Tolangohula tampak saling melempar tanggung jawab. Dengan mudah, kesalahan dialihkan kepada Jiwasraya yang telah runtuh. Namun bagi para pensiunan, alasan itu tak lebih dari dalih birokratis yang menjauh dari rasa keadilan.
Mereka bekerja untuk perusahaan, bukan untuk Jiwasraya. Maka ketika hak mereka dipertanyakan, tidak adil jika tanggung jawab dialihkan kepada institusi lain yang sudah kolaps. Situasi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cerminan kegagalan moral.
Perusahaan menikmati hasil dari kerja keras para buruh selama puluhan tahun. Namun ketika tiba saatnya memenuhi hak mereka, yang muncul justru sikap lepas tangan. Ini bukan hanya sengketa, melainkan bentuk pengabaian terhadap masa depan manusia.
Kegagalan Digital dan Tirani Informasi
Dari perspektif teknologi informasi, persoalan ini memperlihatkan lemahnya transparansi dan tata kelola data. Di tengah era digital, para buruh justru berada dalam kegelapan informasi.
Tidak tersedia sistem terbuka yang memungkinkan mereka mengetahui ke mana aliran dana pensiun mereka. Tidak ada akuntabilitas yang dapat diakses secara langsung.
Kegagalan integrasi data antara perusahaan dan pihak terkait bukan semata persoalan teknis. Ia berpotensi menjadi alat kontrol yang menempatkan buruh dalam posisi lemah tanpa akses, tanpa suara, dan tanpa kepastian.
Menagih Peran Negara
Pemerintah tidak bisa terus berada di posisi penonton. Di tengah narasi pembangunan dan citra daerah yang religius, persoalan mendasar seperti hak buruh justru terabaikan.
Pengawasan ketenagakerjaan terlihat tidak optimal. Ketegasan sering muncul saat menghadapi aksi massa, namun melemah ketika berhadapan dengan kepentingan korporasi.
Padahal, tuntutan para pensiunan sangat mendasar dan menyangkut hak hidup:
1. Kepastian pembayaran, melalui mekanisme dana talangan tanpa menunggu proses panjang penyelesaian Jiwasraya.
2. Transparansi tata kelola, dengan audit menyeluruh terhadap dana pensiun sejak awal masa kerja.
3. Intervensi negara, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan hak buruh benar-benar dipenuhi.
Jika May Day di Tolangohula masih diwarnai tangis para pensiunan, maka manisnya gula yang dihasilkan menjadi kehilangan maknanya. Di balik setiap butirnya, tersimpan cerita tentang hak yang terabaikan.
Negara harus hadir, bukan nanti, tetapi sekarang. Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa keadilan sosial pernah dibiarkan layu di tengah gemuruh mesin pabrik gula. (Simpulindo)
