Simpulindo.com, Legislatif – DPRD Kota Gorontalo menggelar rapat paripurna tingkat I lanjutan, Senin (24/6/2025), dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi serta tanggapan Wali Kota Gorontalo terhadap pandangan fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menyebutkan bahwa forum ini menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan berbagai masukan guna memperbaiki pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“Masukan dari fraksi-fraksi menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pembenahan, terutama menyangkut pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2025,” ujarnya.
Meski Kota Gorontalo kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sejumlah catatan tetap perlu mendapatkan perhatian bersama.
“Meskipun kita kembali mendapatkan opini WTP, tetap saja ada catatan-catatan yang harus kita perbaiki bersama,” ucap Irwan.
Menurutnya, capaian WTP tidak seharusnya membuat pemerintah daerah merasa puas. Sebaliknya, hal tersebut justru menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
“Ini adalah bentuk kerja sama dan tanggung jawab kita bersama. DPRD dan pemerintah harus saling bersinergi agar pengelolaan keuangan Kota Gorontalo ke depan semakin baik,” kata Irwan.
Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi menyampaikan berbagai sorotan dan saran konstruktif terhadap pelaksanaan anggaran. Sejumlah pandangan menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan penguatan pengawasan atas program-program strategis.
“Masukan dari fraksi-fraksi ini bukan sekadar kritik, tetapi merupakan kontribusi nyata demi kepentingan umum,” ujar Irwan.
Harapan besar pun disampaikan agar masukan tersebut menjadi pijakan dalam merancang kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Irwan, pembangunan daerah harus mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat, bukan sekadar tercatat di atas kertas.
“Kita ingin pembangunan ini benar-benar bermanfaat, bukan hanya selesai di atas kertas. Masyarakat harus menjadi penerima manfaat utamanya,” tuturnya.
Melalui masukan dari berbagai fraksi, DPRD mendorong agar Pemerintah Kota Gorontalo menindaklanjutinya secara konkret. Langkah tersebut diharapkan dapat menjamin pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, serta berkeadilan.
