Simpulindo.com, – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Padengo, Hamid Ibrahim, mengungkap adanya sejumlah kejanggalan dalam proyek pembangunan infrastruktur desa yang saat ini tengah berjalan. Pernyataan tersebut disampaikannya usai adanya mediasi antara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan pihak-pihak terkait.
Menurut Hamid, mediasi tersebut baru dilakukan setelah persoalan dalam proyek dipermasalahkan oleh BPD. Dalam pertemuan itu, TPK akhirnya merealisasikan beberapa item pekerjaan yang selama ini belum terlaksana. Namun, ia menyoroti bahwa pekerjaan yang telah lebih dulu dikerjakan sepanjang lebih dari 200 meter dinilai tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Anggota kami sudah turun langsung ke lapangan sejak awal pekerjaan dimulai. Dari hasil pengawasan, ditemukan beberapa kejanggalan,” ujar Hamid, Jumat (25/4/2025).
Selain itu, Hamid juga mengungkapkan adanya dugaan intimidasi terhadap anggota BPD saat hendak melakukan pengawasan di lokasi proyek. Insiden tersebut terjadi sejak awal pelaksanaan pekerjaan pada sekitar tanggal 3 April.
“Saat anggota kami turun ke lapangan, sempat ada kalimat bernada ancaman dari salah satu oknum TPK. Ia mengatakan, ‘tidak ba dengar pa kita’,” tutur Hamid.
Ancaman serupa kembali terjadi pada tanggal 24 April sekitar pukul 14.00 WITA, kali ini ditujukan langsung kepada lembaga BPD. Oknum TPK yang sama disebut melontarkan ucapan “kalau macam-macam buboho”, yang menurut Hamid bermakna ancaman kekerasan fisik dengan menggunakan alat.
Hamid juga membenarkan pernyataan salah seorang warga yang sebelumnya diberitakan media, bahwa kondisi di lapangan memang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam RAB.
“Kami tidak asal bicara. Temuan di lapangan menunjukkan pekerjaan ini bermasalah,” tegasnya.
Akibat sejumlah kejanggalan tersebut, lanjut Hamid, muncul reaksi dari masyarakat yang merasa kecewa. Beberapa warga bahkan berencana untuk membongkar pekerjaan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.
