Simpulindo.com, – Pemerintahan Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan 100 hari pertama masa kerja mereka. Periode ini menjadi tolok ukur awal untuk menilai arah kebijakan dan kinerja pemerintahan.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melakukan studi berbasis “expert judgement” dengan melibatkan panelis yang terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel.
Studi ini menunjukkan, Presiden Prabowo Subianto memperoleh rapor 5 dari 10, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya mendapat nilai 3 dari 10. Para responden, yang terdiri dari jurnalis berpengalaman, menyoroti pencapaian program kerja dan kualitas komunikasi pemerintahan yang dianggap tidak memuaskan.
Kinerja Menteri Jadi Sorotan
Beberapa menteri mendapat penilaian buruk dalam studi ini. Di antaranya adalah:
Natalius Pigai (Menteri HAM)
Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)
Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan)
Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal)
CELIOS menilai perlunya perombakan kabinet untuk memperbaiki kinerja dan arah kebijakan di beberapa kementerian.
Janji Politik dan Tata Kelola Anggaran
Sebanyak 74% responden menilai hanya sebagian janji politik yang berhasil direalisasikan. Selain itu, 52% responden mengkritik tata kelola anggaran yang dinilai sangat mengecewakan. Program kerja dinilai kurang optimal oleh 37% responden, sementara 34% menyebut rencana kebijakan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
Tantangan Besar: Ekonomi dan Kolaborasi Lembaga
Kurangnya kolaborasi antar lembaga menjadi tantangan besar, dengan 46% responden menyebut hal ini sebagai masalah utama.
Selain itu, minimnya intervensi di sektor ekonomi (31%) menjadi perhatian, terutama di tengah situasi ekonomi yang melemah. Indikator seperti penurunan IHSG sebesar 5,82% dalam tiga bulan terakhir, meningkatnya PHK di sektor padat karya, dan daya beli yang terus melemah menjadi catatan negatif bagi tim ekonomi kabinet.
Komentar Para Pakar
Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, menyatakan bahwa pemerintahan ini perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap pola komunikasi dan kebijakan.
“Banyak menteri bermanuver sendiri tanpa memahami regulasi, bahkan beberapa kementerian belum melantik pejabat eselon penting,” ujarnya.
Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif CELIOS, juga menyoroti kinerja tim ekonomi yang dinilai buruk. Ia mengungkapkan, tantangan global seperti proteksionisme era Trump kedua belum diantisipasi dengan baik.
“Langkah menarik investasi dari AS dan China masih stagnan. Bahkan, pembangunan smelter nikel untuk mendukung transisi energi belum berjalan optimal,” jelas Bhima.
Sorotan Sektor Hukum, HAM, dan Lingkungan Hidup
Muhamad Saleh, peneliti hukum dari CELIOS, menilai bahwa kinerja di sektor hukum dan HAM masih jauh dari harapan.
“Lima masalah utama mencakup wacana pelepasan koruptor, agresivitas aparat kepolisian, multifungsi TNI, stagnasi HAM dan kebebasan sipil, serta ketidakefektifan regulasi dan birokrasi,” ungkap Saleh.
Di sektor energi dan lingkungan, kritik diarahkan pada kurang tegasnya kebijakan terkait pemensiunan PLTU dan konservasi hutan. Kesalahan kebijakan seperti mendorong 20 juta hektar hutan untuk cadangan pangan dan energi dianggap bertentangan dengan upaya swasembada energi dan konservasi lingkungan.
