Simpulindo.com, Gorut – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tengah menyiapkan rencana aksi nasional pengawasan dan pencegahan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang dijadwalkan berlangsung pada 2026.
Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menyampaikan komitmennya dalam menjaga wilayah pesisir dan laut dari praktik illegal fishing maupun destructive fishing.
Letak geografis Gorontalo Utara yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah membuat daerah ini rawan perusakan laut.
“Sejak lama kami mendengar adanya tindakan destruktif dan penangkapan ikan ilegal. Karena itu kami tidak boleh tinggal diam, meski soal kewenangan ada di provinsi,” kata Thariq, Selasa (16/9/2025).
Strategi yang disusun pemerintah Kab. Gorut menggunakan dua pendekatan. Pertama, bottom-up melalui Gerakan Masyarakat Cinta Laut, fokus pada edukasi, kebersihan, dan kampanye pencegahan.
Kedua, top-down dengan mengusulkan pembentukan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing serta Destructive Fishing.
Draft peraturan gubernur (Pergub) mengenai hal itu kini memasuki tahap finalisasi. Berdasarkan rancangan itu Gubernur bertindak sebagai pembina, sementara Bupati Gorut menjadi penanggung jawab.
Susunan Satgas melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Gorontalo, Komandan Pangkalan TNI AL, hingga biro hukum provinsi.
“Dengan Satgas ini, Gorut tidak akan bekerja sendiri,” ujar Thariq.
Pemerintah juga telah memetakan wilayah rawan illegal fishing melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Dukungan sarana berupa kapal patroli bermesin 250 PK turut disiapkan.
Thariq optimistis kerja sama lintas lembaga dan kawasan, termasuk lewat forum Barang Kerja Sama Utara-Utara (BKSU), bakal memperkuat perlindungan laut dan sumber daya perikanan di Gorontalo Utara. (AP/Simpulindo).
ketidakpastian, simpulindo.com berkomitmen menyajikan informasi factual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami https://bit.ly/4n8h1GD
