Simpulindo.com, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menegaskan lembaganya bakal memperketat pengawasan terkait temuan maraknya peredaran beras oplosan. Komisi-komisi di DPR akan turun tangan mengawasi kasus ini agar tak berlarut dan merugikan masyarakat.
“DPR tentu melakukan pengawasan melalui komisi-komisi untuk menindaklanjuti persoalan tersebut,” kata Puan, Selasa (15/7/2025).
Puan juga meminta pemerintah mengusut tuntas dugaan praktik pengoplosan beras yang dinilai menipu konsumen. Menurut dia, proses penelusuran harus dilakukan menyeluruh agar konsumen tak terus dirugikan.
“Kupas dan selidiki dengan tuntas soal beras oplosan ini. Jangan sampai praktik seperti ini merugikan masyarakat,” ujarnya.
Politikus PDIP itu menekankan, semua pihak yang terlibat harus ditindak tegas secara hukum. Terlebih, kasus ini sudah menjadi perhatian pemerintah maupun aparat penegak hukum.
“Kalau ada yang terbukti melakukan, langsung diproses. Jangan sampai merugikan rakyat,” tegas Puan.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membeberkan temuan mengejutkan soal beras oplosan yang beredar hingga masuk rak supermarket dan minimarket. Beras tersebut dikemas seolah-olah premium, namun kualitasnya jauh dari standar. Bahkan, ada kemasan 5 Kilogram yang isinya hanya 4,5 kilogram.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan, ditemukan 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label kualitas. Dari investigasi itu pula terungkap potensi kerugian konsumen mencapai Rp 99 triliun per tahun akibat praktik oplosan.
“Kerugian masyarakat Indonesia ini kira-kira Rp 99 triliun setiap tahun. Kalau ditarik sampai 10 tahun, bisa mencapai Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun sekitar Rp 500 triliun,” kata Amran.
Setelah temuan tersebut mencuat, sejumlah minimarket mulai menarik produk beras oplosan dari rak. Namun data pelanggaran tetap diproses oleh penegak hukum untuk memastikan praktik serupa tidak kembali terulang.
