Simpulindo.com, Gorontalo – Upaya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo untuk memperoleh klarifikasi terkait dugaan ketidaksiapan ambulans Puskesmas Sipatana menemui hambatan.
Tim yang datang untuk meminta penjelasan justru mendapati pihak yang dimintai klarifikasi tidak berkenan memberikan keterangan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, Muslimin B. Putra, menyampaikan bahwa sikap tertutup tersebut menguatkan dugaan adanya maladministrasi.
“Hak untuk memberikan klarifikasi sudah disediakan, kami datang langsung. Namun karena tidak bertemu, langkah selanjutnya adalah prosedur pemanggilan,” ujar Muslimin, Kamis (20/11/2025).
Pemanggilan akan ditujukan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Puskesmas Sipatana, saksi-saksi, serta pengemudi ambulans yang disebut tidak menjalankan tugas ketika masyarakat membutuhkan layanan darurat.
Menurut Muslimin, klarifikasi merupakan ruang bagi semua pihak, terutama penyelenggara pelayanan publik, untuk menjelaskan duduk persoalan. Namun yang terjadi justru pintu ruangan dikunci dan informasi tertutup saat inspeksi berlangsung.
“Ketidakinginan memberikan klarifikasi menunjukkan adanya informasi yang sengaja ditahan. Padahal layanan kesehatan merupakan informasi publik,” tegasnya.
Merujuk pemberitaan yang beredar, Muslimin menilai kasus ini berpotensi masuk kategori maladministrasi berat.
Kelalaian yang berujung pada kematian dinilai sebagai bentuk pelanggaran paling serius, karena menyangkut hilangnya hak hidup seseorang.
Muslimin menambahkan, staf puskesmas sempat menyebut bahwa pimpinan sedang sakit.
Namun kondisi tersebut dinilai janggal karena muncul tepat pada saat Ombudsman meminta klarifikasi.
Informasi lain yang diterima Ombudsman menyebutkan bahwa pimpinan puskesmas tersebut sudah dinonjobkan, meski alasan resmi belum diketahui. (An/Simpulindo).
simpulindo.com berkomitmen menyajikan informasi faktual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami Klik Disini https://bit.ly/4n8h1GD
