Simpulindo.com, Pohuwato – Ketua Persatuan Pelajar Mahasiswa Popayato Barat Gorontalo (PPMPB-G), Gusram Rupu, melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Desa Molosipat Utara terkait proyek pengadaan lampu jalan yang dinilai tidak transparan dan mengabaikan prinsip partisipasi warga.
Gusram menyebut proyek yang sudah berjalan di sejumlah titik desa itu menimbulkan kecurigaan serta keresahan masyarakat. Tidak ada musyawarah desa yang digelar sebelumnya, padahal penggunaan anggaran desa seharusnya mengedepankan asas partisipatif, akuntabel, dan transparan.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami menolak cara kerja yang tertutup dan tidak melibatkan masyarakat. Alokasi Dana Desa itu milik rakyat, maka rakyat berhak tahu dan berhak bicara. Masyarakat berhak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk pembangunan desa sebagaimana diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa,” tegas Gusram, Kamis (10/7/2025).
Menurut Gusram, proyek lampu jalan yang menelan anggaran lebih dari Rp130 juta dari Alokasi Dana Desa seharusnya dibahas melalui Musyawarah Desa (Musdes) untuk menentukan skala prioritas. Namun fakta di lapangan menunjukkan tidak ada forum resmi yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, maupun organisasi kepemudaan dalam perencanaan kegiatan tersebut.
“Tiba-tiba sudah terpampang papan proyek dan pengerjaan sudah dilakukan. Dengan anggaran yang begitu besar tanpa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan justru menjadi pertanyaan besar. Seharusnya ini dibahas dulu bersama masyarakat desa. Ini bukan semata soal lampu jalan, ini soal tata kelola pemerintahan desa yang sehat. Jika dibiarkan, ini akan menjadi momok buruk bagi masa depan demokrasi di tingkat desa,” ujar Gusram.
Gusram menegaskan, apabila pemerintah desa tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons masalah ini, PPMPB-G akan menggelar aksi unjuk rasa serta melaporkan kasus tersebut ke Inspektorat Kabupaten Pohuwato.
Sikap kecewa juga disampaikan salah seorang warga Molosipat Utara, Zahir Radji. Pemerintah desa dinilai tidak melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
“Saya tida suka dengan cara pemerintah desa ini, pemasangan lampu jalan ini, torang masyarakat dorang tidak libatkan, dari proses perencanaan sampe di pelaksanaan, sementara untuk aliran listriknya, disuruh tanggung masyarakat, bagimana ceritanya bagitu. Seharusnya ini dibahas dengan masyarakat,” ungkap Zahir.
Menurut Zahir, apabila lampu jalan hendak dipasang persis di depan rumahnya, lebih baik ditolak saja.
“Pandang enteng dorang so dari dulu kamari setiap program dibuat di desa masyarakat tidak dilibatkan, tidak ada terbuka dengan masyarakat, apalagi ini bicara soal anggaran,” tutupnya.
