Simpulindo.com, – Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% untuk barang dan jasa, termasuk barang-barang mewah.
Meskipun langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, banyak pihak menilai kebijakan ini justru berpotensi menambah beban rakyat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Mahasiswa Hukum Unisan, Irfan Kahar menyampaikan kekhawatirannya, kenaikan PPN 12% akan meningkatkan biaya hidup dan memperburuk kesulitan ekonomi.
Ia juga mengaitkan kebijakan ini dengan dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19 yang masih dirasakan hingga saat ini.
“Dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga sektor pendidikan, infrastruktur, dan politik,” Ujar Irfan. Senin (6/1/2025).
Dampak Kenaikan PPN
Kenaikan PPN diprediksi akan membawa sejumlah dampak negatif, baik bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Menurut Irfan, kenaikan PPN 12 Persen akan berpengaruh pada peningkatan harga barang.
“PNN 12 Persen ini akan memicu lonjakan harga barang, khususnya barang mewah, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat,” kata Irfan.
Kemudian konsumsi barang-barang mewah diprediksi menurun, yang berimbas pada penurunan penjualan di sektor tersebut.
Bahkan biaya produksi yang meningkat dapat membuat pengusaha mengurangi investasi, menghambat pertumbuhan sektor industri.
“Kenaikan PPN akan meningkatkan biaya produksi, sehingga mengurangi daya saing produk Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, dalam upaya menekan biaya, perusahaan mungkin terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja, yang pada akhirnya dapat memperburuk tingkat pengangguran.
Seruan untuk Solusi Alternatif
Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai kalangan yang berharap pemerintah mempertimbangkan dampak luas dari kenaikan PPN. Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Solusi alternatif yang tidak membebani rakyat dinilai lebih tepat untuk meningkatkan pendapatan negara.
“Kami berharap pemerintah mencari cara lain untuk meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat. Hal ini penting agar ekonomi Indonesia dapat bangkit dan berjalan stabil di tengah tantangan global,” tandasnya.
