Simpulindo.com. – Peternak sapi perah di Boyolali Jawa Tengah menggelar aksi buang susu hasil produksi mereka sendiri.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Industri Pengolahan Susu (IPS) yang menurunkan volume penerimaan susu dari produsen lokal. Akibat pembatasan ini, stok susu yang melimpah tidak dapat terjual.
Menanggapi aksi tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan pihak terkait untuk memahami secara mendalam visi ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto.
“Aksi membuang susu ini merupakan aksi paling menyedihkan bagi peternak karena minimnya perhatian pemerintah terhadap mereka. Visi ekonomi Prabowo terkait makan bergizi gratis yang di dalamnya ada susu, perlu direspons dengan langkah cepat dan aksi nyata oleh pemerintah daerah, baik kabupaten, provinsi, maupun Kementan, terkait keluhan peternak susu ini,” ujar Riyono. Senin (11/11/2024).
Menurut Riyono, pemerintah harus memiliki formula agar para peternak sapi dapat meraih keuntungan dari hasil produksinya.
“Beli susu dengan harga yang menguntungkan bagi peternak. Kementan perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi,” ujarnya.
Ia pun berharap ke depan tidak ada lagi peternak yang mengeluhkan hasil ternaknya, dan pemerintah mampu mendorong kemajuan perekonomian nasional sesuai visi misi Presiden Prabowo.
“Impor bukan pilihan yang baik dan tidak berpihak kepada produk dalam negeri,” pungkasnya.
Sebelumnya dilansir dari kompascom, Para peternak sapi perah menggelar demonstrasi dengan aksi mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (9/11/).
Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota susu yang masuk ke pabrik atau industri pengolahan susu (IPS). Peternak yang terdampak juga menggelar aksi dengan membuang 50.000 liter atau 50 ton susu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winong, Boyolali.
“Kami mewakili peternak yang jumlahnya puluhan ribu di wilayah Boyolali yang saat ini sedang menjerit karena kondisi perindustrian susu di Indonesia yang membatasi jumlah kuota masuk produk lokal kita,” kata koordinator aksi, Sriyono Bonggol.
