Simpulinod.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyoroti ketidaksesuaian antara harga beras yang terus naik dengan klaim pemerintah soal ketersediaan stok yang melimpah. Fenomena ini dinilai sebagai indikasi persoalan serius dalam tata kelola perdagangan dan distribusi pangan nasional.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025), Gde mempertanyakan keanehan tersebut.
“Saya bingung. Saya lulusan ekonomi. Kalau stok beras melimpah, seharusnya harga turun. Ini ilmu baru lagi?” ujar legislator dari Bali tersebut.
Menurut politisi Partai Golkar ini, kenaikan harga beras yang terjadi di tengah stok yang disebut cukup, berpotensi menekan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut dapat berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, yang menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau hal yang begini saja tidak bisa diselesaikan, memalukan sekali. Padahal ini tidak terlalu rumit,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Gde juga menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penentuan kuota impor yang dinilai tidak transparan. Ia mengaku menerima laporan mengenai pelaksanaan impor tanpa rekomendasi dari kementerian teknis yang berwenang.
“Ini pola lama. Tidak boleh terjadi lagi. Kalau tata kelola impor saja tidak beres, bagaimana kita mau atur harga di pasar?” katanya.
Pemerintah diminta untuk lebih mengedepankan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan perdagangan. Gde mencontohkan langkah Amerika Serikat yang secara terbuka menjalankan kebijakan proteksionisme demi melindungi industri dalam negeri.
“Kalau Amerika bicara ‘America great again’, kita juga harus bicara ‘Indonesia great again’. Kalau perlu pasang hambatan tarif untuk melindungi petani dan konsumen, lakukan segera,” tegasnya.
Gde berharap masalah anomali harga beras dapat segera ditangani agar tidak menambah beban masyarakat. Stabilitas harga pangan dinilai sebagai kunci menjaga ketahanan sosial dan ekonomi.
“Jangan sampai stok beras hanya melimpah di atas kertas, tetapi rakyat tidak bisa menikmati harga yang wajar,” tandasnya.
