Simpulindo.com, – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Gorontalo, Muhammad Arif, mengkritisi kebijakan Gubernur Gorontalo yang mengangkat staf khusus di tengah seruan efisiensi anggaran.
Menurut Arif, langkah ini bertentangan dengan semangat penghematan yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat.
Selain tidak sejalan dengan prinsip efisiensi, Arif juga menilai bahwa pengangkatan staf khusus ini tidak berbasis pada profesionalitas individu yang direkrut. Ia menduga bahwa kebijakan tersebut lebih bermuatan politik ketimbang kebutuhan kerja yang profesional.
“Kita mau sebut apa tindakan itu kalau bukan balas budi politik? Di tengah seruan efisiensi, Gubernur tetap memaksakan merekrut staf khusus. Ini sama sekali tidak selaras dengan semangat efisiensi anggaran,” ujar Arif, Sabtu (29/3/2025).
Lebih lanjut, Arif juga menyoroti adanya mantan narapidana korupsi dalam jajaran staf khusus yang diangkat. Menurutnya, hal ini semakin mempertegas lemahnya komitmen pemerintahan Gusnar-Ida dalam pemberantasan korupsi di Gorontalo.
“Apa yang diharapkan Gubernur dari kerja-kerja staf khusus yang mantan napi korupsi itu? Terus terang, ini justru semakin membuat kita ragu terhadap komitmen gubernur dalam memberantas korupsi di Gorontalo,” tegasnya.
Kritik ini menambah sorotan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dinilai kurang mencerminkan semangat reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran yang ditekankan oleh pemerintah pusat.
