Simpulindo.com, Jakarta – Sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah berbondong-bondong mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Alasannya seragam, pagu indikatif yang disusun pemerintah dianggap belum memadai untuk membiayai program prioritas hingga belanja rutin mereka.
Permintaan penambahan dana itu terungkap dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI dan komisi terkait. Masing-masing kementerian dan lembaga memaparkan alasannya, mulai dari pembangunan pusat kendali strategis, penanganan stunting, hingga gaji pegawai baru.
Kemenko Polhukam Minta Tiga Kali Lipat
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menjadi salah satu instansi yang mengajukan tambahan cukup signifikan. Menko Polhukam Budi Gunawan mengusulkan anggaran Rp 728,8 miliar, melonjak jauh dari pagu indikatif Rp 126,5 miliar.
Budi beralasan, tambahan dana diperlukan untuk menggenjot koordinasi lintas sektor dan membangun command center politik-keamanan senilai Rp 250 miliar.
“Command center ini tidak hanya soal infrastruktur, tapi menjadi pusat pengelolaan data dan pemantauan nasional secara real-time,” ujar Budi.
Yusril Keluhkan Gaji Pegawai Kumham Imipas
Kementerian Koordinator Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra juga meminta tambahan Rp 100,6 miliar. Dengan pagu indikatif Rp 124,6 miliar, Yusril menilai masih belum cukup, terlebih pada tahun lalu kementeriannya sempat kesulitan menggaji pegawai.
“Berkat dukungan DPR, alokasi meningkat menjadi Rp 325 miliar, tapi hingga Juli ini baru terealisasi Rp 38 miliar,” katanya.
AHY Soroti Proyek Kereta Cepat
Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengusulkan tambahan Rp 200 miliar. Dana itu bakal dipakai untuk mengawal proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang rencananya diperpanjang sampai Surabaya. Jika disetujui, total anggaran kementerian ini menjadi Rp 315,9 miliar.
Zulhas Ingin Perkuat Koperasi Desa
Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga mengajukan tambahan Rp 272 miliar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan dana itu bakal diarahkan antara lain untuk memantau kebutuhan pangan dan menggerakkan program Koperasi Desa Merah Putih. Dengan tambahan ini, total anggaran yang diajukan mencapai Rp 410 miliar.
Penanganan Stunting dan AI di Kemenko PMK
Di sektor pembangunan manusia, Menko PMK Pratikno mengusulkan tambahan Rp 207,2 miliar dari pagu awal Rp 106,8 miliar. Dana ini direncanakan untuk menekan angka stunting dan mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Cak Imin Usung Program Bebas Kemiskinan
Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat yang dikomandani Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, meminta tambahan Rp 276,1 miliar. Total kebutuhan kementerian ini mencapai Rp 500,1 miliar, jauh di atas pagu indikatif Rp 223,9 miliar.
“Kami membawa misi penting Indonesia bebas kemiskinan dan menjadi bangsa produktif,” ujar Cak Imin.
Permintaan Jumbo dari Polri
Kepolisian Republik Indonesia mengajukan penambahan terbesar, yakni Rp 63,7 triliun. Tambahan itu membuat total kebutuhan Polri menjadi Rp 173,4 triliun, sementara pagu indikatifnya hanya Rp 109,6 triliun. Anggaran ini akan dipakai untuk belanja pegawai, pengadaan kendaraan listrik, kapal cepat, hingga pengamanan wilayah.
Kejagung dan Komdigi Sama-Sama Krisis Dana
Kejaksaan Agung juga meminta suntikan dana Rp 18,52 triliun untuk menutup defisit anggaran, agar kebutuhan riil Rp 27,4 triliun bisa tercapai.
Sementara Kementerian Komunikasi dan Digital mengaku butuh tambahan Rp 12,6 triliun untuk menggenjot infrastruktur digital, literasi publik, dan mendukung lembaga kuasi publik semacam KPI, KIP, serta Dewan Pers.
Kemenag Fokus Bayar Gaji ASN Baru
Kementerian Agama memohon tambahan Rp 8,4 triliun yang dialokasikan khusus untuk membayar gaji dan tunjangan ASN serta non-ASN. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kebutuhan ini muncul karena penempatan ASN baru hasil seleksi 2024 yang mulai aktif bekerja pada pertengahan 2025.
BP Haji Belum Punya Kantor Sendiri
Kepala Badan Penyelenggara Haji, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan pihaknya memerlukan tambahan Rp 17,7 miliar lantaran hingga kini belum memiliki kantor permanen.
Komisi VIII DPR RI akhirnya menyetujui penambahan anggaran BP Haji menjadi Rp 179,7 miliar yang sebagian akan digunakan untuk menyewa gedung BUMN.
Kemensos dan Kemen PPPA Ajukan Tambahan untuk Program Perlindungan
Kementerian Sosial mengamankan tambahan Rp 1,19 triliun untuk program Sekolah Rakyat, membuat pagu 2025 mereka naik menjadi Rp 80,79 triliun.
Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta tambahan Rp 50 miliar untuk penanganan kekerasan perempuan-anak, plus Rp 19 miliar bagi belanja operasional.
Mentan Tiga Kali Lipatkan Usulan
Terakhir, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajukan lonjakan drastis pagu 2026 menjadi Rp 44,64 triliun dari semula hanya Rp 13,75 triliun. Usulan ini sudah dia sampaikan langsung ke Menteri Keuangan serta Kepala Bappenas.
