Simpulindo.com, Gorontalo – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo 2026 diproyeksikan merosot tajam. Dari Rp1,74 triliun pada 2025, tahun depan hanya tersisa Rp1,54 triliun menyusut sekitar Rp200 miliar.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan, langkah menutup kekurangan tidak akan ditempuh lewat penarikan pajak tambahan.
“Kondisi ekonomi masyarakat belum memungkinkan untuk menambah beban,” kata Gusnar dalam siaran pers, Selasa (9/9/2025).
Penyusutan terutama dipicu berkurangnya transfer dana pusat. Dari skema dana alokasi khusus (DAK), Gorontalo hanya menerima Rp200 miliar, seluruhnya masuk sektor kesehatan.
DAK sendiri merupakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai prioritas nasional di daerah, termasuk layanan publik dan infrastruktur.
Sehari sebelum pernyataan itu, Gusnar telah menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD 2026 pada rapat paripurna DPRD ke-43. Dari proyeksi pendapatan Rp1,54 triliun, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp206,32 juta.
Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan Rp17,14 miliar untuk penerimaan dan Rp16,93 miliar untuk pengeluaran. Sebagian besar diarahkan pada cicilan pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.
Meski anggaran terbatas, lima program unggulan tetap dipertahankan yakni beasiswa, agromaritim, UMKM, pariwisata, dan infrastruktur. Hanya saja, pada sektor infrastruktur, fokus lebih diarahkan pada pemeliharaan jalan, bukan peningkatan kualitas.
Gusnar juga menyoroti struktur belanja pegawai yang mencapai 45 persen dari APBD, jauh di atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri yang mematok batas 30 persen.
Pemerintah kini tengah mengkaji opsi efisiensi, termasuk kemungkinan memperluas skema work from home untuk menekan biaya operasional.
“Setiap organisasi perangkat daerah harus mampu membawa kegiatan kementerian ke Gorontalo. Dengan begitu, perputaran ekonomi lokal bisa tetap hidup di tengah keterbatasan fiskal,” pungkas Gusnar.
