Simpulindo.com, Legislatif – Anggota Komisi II DPRD Kota Gorontalo, Alwi Podungge, mendesak agar evaluasi kinerja perangkat daerah tak berhenti pada laporan formalitas. Evaluasi, menurutnya, harus menjadi cermin yang jujur: apakah proyeksi yang dirancang tahun lalu benar-benar terwujud hari ini.
“Evaluasi bukan soal seremonial, tapi tentang mengukur capaian dan memperbaiki strategi. Kita ingin tahu mana yang belum tercapai dan kenapa,” ujar Alwi, Selasa (3/6/2025).
Baginya, kerja pemerintahan mesti terukur dan berdampak nyata, bukan sekadar retorika atau janji-janji yang menguap. Capaian harus disandingkan dengan kenyataan di lapangan agar setiap program bisa dibenahi secara efektif dan menghasilkan kualitas layanan publik yang lebih baik.
Dalam pandangannya, dua instrumen utama yang menopang pembangunan Kota Gorontalo adalah pendapatan asli daerah dan peran aktif lembaga legislatif. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, pajak daerah menjadi tumpuan pembiayaan utama.
“Tanpa PAD, tidak ada rencana pembangunan yang bisa dijalankan. Kita tidak sedang dalam kondisi fiskal yang longgar. Ini harus disadari semua pihak,” tegas Alwi.
Ia mendorong agar seluruh perangkat pemerintahan dari tingkat kelurahan hingga OPD berkolaborasi memperkuat kinerja. Kerja yang solid akan membentuk opini publik positif, dan mereka yang benar-benar bekerja akan mendapat tempat dalam struktur birokrasi ke depan.
“Orang yang berkinerja baik tak perlu bicara keras, masyarakat sendiri yang akan membicarakan mereka. Kalau kerja nyata, promosi jabatan akan mengikuti,” katanya.
Salah satu persoalan yang kembali disorot adalah banyaknya objek pajak yang berada di Kota Gorontalo, tapi wajib pajaknya berdomisili di luar daerah. Kondisi ini membuat proses pemungutan tidak maksimal.
“Petugas datang, tapi orangnya tidak ada. Objek pajaknya di sini, tapi yang bayar tinggal di luar. Ini kendala klasik yang belum juga terselesaikan,” ungkapnya.
Karena itu, kerja sama lintas lembaga dan partisipasi masyarakat mutlak dibutuhkan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat harus dilibatkan, terutama dalam urusan kesadaran membayar pajak.
“Kalau hanya pemerintah yang bekerja, sementara masyarakat tak ikut mendukung, pembangunan tak akan jalan. Pajak ini bukan sekadar angka di APBD, tapi penentu masa depan kota,” katanya.
Alwi menegaskan, pembangunan tidak boleh lagi terjebak dalam polarisasi dan kepentingan sempit. Semua pihak, dari pejabat hingga warga kelurahan, perlu duduk bersama memperbaiki sistem yang ada.
“Kita ingin keluar dari pola lama. Perlu kerja nyata, bukan basa-basi. Kalau semua bergerak, Kota Gorontalo akan jadi lebih baik dari sebelumnya,” tutupnya.
