simpulindo.com, Gorut – Forum Konsultasi Publik (FKP) RSUD dr. Zainal Umar Sidiki (ZUS) mendorong lahirnya rekomendasi konkret untuk memperbaiki tata kelola dan kualitas pelayanan rumah sakit.
Ketua Tim Penyehatan RSUD dr. Zainal Umar Sidiki, Irwan Abudi Usman, memimpin forum tersebut. Ia menilai FKP tidak boleh berhenti sebagai ruang diskusi.
Irwan yang juga menjabat Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara menegaskan, masukan masyarakat harus menjadi dasar dalam proses evaluasi rumah sakit.
Libatkan Berbagai Unsur
FKP menghadirkan berbagai unsur yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Peserta antara lain Kepala Dinas Kesehatan Gorontalo Utara, Direktur RSUD ZUS bersama jajaran manajemen, kepala puskesmas, masyarakat, media, akademisi, dan kelompok profesi.
Menurut Irwan, keterlibatan banyak pihak penting untuk melihat kondisi rumah sakit secara lebih objektif. Setiap unsur dapat menyampaikan pengalaman, kebutuhan, serta harapan terhadap pelayanan RSUD ZUS.
“Yang harus kita lihat adalah bagaimana kita menerima aspirasi dari masyarakat terkait keberadaan rumah sakit. Ada dari media, masyarakat, organisasi, dan khususnya dari Dinas Kesehatan. Ini merupakan komunikasi yang harus kita lihat sebagai bahan perbaikan untuk melakukan sesuatu dengan rumah sakit ini,” ujar Irwan.
Ia mengatakan, pemerintah dan manajemen rumah sakit membutuhkan komunikasi terbuka dengan masyarakat. Dengan demikian, setiap persoalan dapat teridentifikasi dan segera mendapat perhatian.
Tiga Hal Jadi Perhatian
Irwan menyebut tiga hal penting dalam proses penyehatan rumah sakit. Pertama, pemerintah harus mampu menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Kedua, seluruh unsur perlu mengambil bagian dalam proses perbaikan. Ketiga, upaya tersebut harus mampu meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap RSUD ZUS.
Karena itu, Irwan meminta setiap persoalan yang muncul segera mendapat penanganan. Ia menilai komunikasi terbuka dapat membantu rumah sakit menghadapi persoalan sekaligus mencegah berkembangnya krisis kepercayaan.
“Ketika muncul persoalan, ini harus menjadi bentuk komunikasi untuk menghadapi krisis. Kita harus mengelola situasi agar rumah sakit menjadi baik,”katanya.
FKP Harus Hasilkan Rekomendasi
Irwan menegaskan, forum konsultasi publik harus menghasilkan rekomendasi yang jelas. Rekomendasi tersebut selanjutnya perlu disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
“Menurut saya, hasil forum ini bukan cuma sekadar ngomong, diskusi ataupun dialog. Tetapi paling tidak ada rekomendasi yang harus diterima. Rekomendasi kepada siapa? Kepada yang berkepentingan,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta proses evaluasi menggunakan data dan hasil kajian. Data tersebut penting sebagai dasar ketika pemerintah mengambil keputusan terkait kebijakan maupun kebutuhan anggaran rumah sakit.
Menurut Irwan, kebijakan pelayanan publik harus memiliki dasar yang jelas. Dengan begitu, keputusan pemerintah dapat lebih tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Keterbukaan Informasi Diperkuat
Selain tata kelola, forum juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas saat menyampaikan keluhan maupun ketika menghadapi kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu, FKP diharapkan menjadi ruang evaluasi bersama.
Forum tersebut tidak hanya memetakan persoalan, tetapi juga menyusun langkah perbaikan yang dapat dijalankan pihak terkait.
“Jangan berhenti pada hasil konsultasi publik. Yang penting adalah rekomendasinya. Kalau kita hanya berbicara teori dan berdiskusi tanpa menghasilkan rekomendasi, itu yang perlu kita evaluasi,” pungkas Irwan. (Ap/Simpulindo)
