Simpulindo.com, Gorontalo – Upaya penyelesaian sertifikasi lahan warga yang terdampak pembangunan jalan akses menuju kawasan industri Biomasa di Kabupaten Pohuwato mulai menunjukkan perkembangan. Proses yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat kini memasuki tahapan yang lebih konkret dengan pelaksanaan identifikasi dan pengukuran lahan oleh pihak terkait.
Mantan Wakil Bupati Pohuwato periode 2021–2025, Suharsi Igirisa, melihat adanya kemajuan dalam proses sertifikasi lahan yang berada di sepanjang jalur jalan perusahaan PT Inti Global Laksana (IGL) dan PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL), yang merupakan bagian dari Biomasa Jaya Abadi (BJA) Group.
Perkembangan itu, kata Suharsi, tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga menyentuh lahan miliknya yang turut masuk dalam proses sertifikasi.
“Alhamdulillah, termasuk lahan saya juga sudah diidentifikasi, mana yang sudah bersertifikat dan mana yang belum. Yang belum sudah diukur dan insya Allah dalam waktu dekat akan diterbitkan sertifikatnya,” kata Suharsi, Selasa (23//2026).
Proses sertifikasi lahan dilakukan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pembebasan Lahan Masyarakat Peruntukan Jalan Akses Menuju Lokasi Rencana Dermaga. Dalam kesepakatan itu, pengurusan sertifikat dilaksanakan secara kolektif oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dengan dukungan perusahaan melalui pembentukan tim khusus.
Menurut Suharsi, tim tersebut bekerja bersama instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan yang selama ini belum tuntas.
“Ada tim tersendiri yang ditugaskan untuk memproses sertifikasi ini. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga sudah turun melakukan pengukuran terhadap lahan-lahan yang belum bersertifikat,” ucap Suharsi.
Langkah tersebut dinilainya menjadi bagian dari upaya mencari jalan keluar atas persoalan administrasi pertanahan yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian warga. Harapan pun tertuju pada percepatan penerbitan sertifikat agar kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat segera diperoleh masyarakat.
“Mudah-mudahan tahun ini sertifikat yang sedang diproses bisa segera diterbitkan. Kalau sudah terbit, pemilik lahan bisa diundang untuk mengambil sertifikatnya sehingga persoalan ini menjadi semakin jelas dan tuntas,” ujarnya.
Di sisi lain, Suharsi memandang penyelesaian sertifikasi lahan berkaitan erat dengan keberadaan jalan akses yang dibangun perusahaan. Infrastruktur itu tidak hanya menunjang aktivitas usaha, tetapi juga membuka keterhubungan wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Ia mencontohkan lahan miliknya yang berada di sekitar jalan perusahaan kini lebih mudah diakses. Kondisi serupa juga dirasakan sejumlah warga yang memiliki lahan di sepanjang jalur tersebut.
“Alhamdulillah, akses masyarakat menjadi lebih mudah dan lancar. Lahan-lahan yang tadinya tidak punya harga sekarang dari sisi harga menjadi lebih bagus karena sudah ada akses,” imbuh Suharsi.
Di tengah munculnya berbagai tuntutan terkait persoalan lahan, Suharsi mengajak seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan dialog. Penyelesaian masalah, menurutnya, perlu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan perusahaan agar tidak memunculkan kesalahpahaman.
“Komunikasikan setiap masalah dengan baik. Laporkan juga ke pemerintah dan sampaikan kepada publik. Sehingga semua terang benderang dan tidak terjadi miskomunikasi,” kata Suharsi.
Suharsi menegaskan, investasi yang masuk ke daerah perlu mendapatkan dukungan selama berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Stabilitas daerah, kesejahteraan warga, serta iklim investasi yang sehat menjadi kepentingan bersama yang perlu dijaga.
“Kita ingin daerah ini aman, masyarakat sejahtera, dan investasi juga bisa berjalan dengan baik. Kontribusi perusahaan sudah terlihat dengan perkembangan Popayato yang luar biasa,” pungkasnya. (Adv).
Kami berkomitmen menyajikan informasi faktual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami Klik Disini https://bit.ly/4n8h1GD
