simpulindo.com, Gorut – Kunjungan kerja Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Viva Yoga Mauladi, ke kawasan transmigrasi Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, membawa angin segar bagi masyarakat. Agenda dipusatkan di SDN 14 Sumalata.
Dalam kunjungan itu, pemerintah pusat menggelontorkan berbagai paket pembangunan dengan total nilai mencapai Rp7,8 miliar.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi.
Program ini dinilai sebagai bukti konkret kehadiran negara dalam mendorong pertumbuhan wilayah, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara.
Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menegaskan bahwa kunjungan Wamen tidak sekadar meninjau program, tetapi juga menyerap langsung aspirasi masyarakat di lapangan.
Menurutnya, sejumlah persoalan krusial disampaikan warga, mulai dari kondisi jalan dan jembatan menuju Dusun Nanati di Papualangi, jembatan Potanga Biau, hingga akses jalan tani di kawasan transmigrasi Motihelumo.
“Aspirasi ini menjadi prioritas dan diharapkan segera ditindaklanjuti untuk memperlancar akses serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat,” Kata Thariq, Kamis (9/4/26)
Dalam kesempatan itu, Thariq juga memaparkan program unggulan daerah G2-10 Plus sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Program tersebut mencakup bantuan dua ekor kambing, 10 ekor ayam, serta pengembangan usaha sapi bagi warga. Pemerintah daerah menargetkan program ini mampu meningkatkan kemandirian ekonomi rumah tangga.
“Kami mendorong gerakan G2-10 Plus untuk memperkuat ketahanan pangan. Harapannya, kunjungan ini membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Viva Yoga Mauladi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat transmigrasi yang telah berani membangun kehidupan baru di kawasan tersebut.
Ia menegaskan bahwa program transmigrasi bukan sekadar pemindahan penduduk, tetapi upaya menciptakan kehidupan yang lebih layak, sejahtera, dan berkeadilan.
Wamen juga mengingatkan pentingnya integrasi sosial antara warga transmigrasi dan masyarakat lokal guna mencegah potensi konflik.
“Transmigrasi harus menyatu dengan masyarakat setempat. Tidak boleh ada persoalan sosial, karena tujuan utamanya adalah kesejahteraan bersama,” tegasnya. (Ap/simpulindo)
