Simpulindo.com, Gorut – Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menegaskan sikap tegasnya terhadap isu dugaan pencaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dugaan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Mikdad Yeser dalam pandangan Fraksi NasDem DPRD pada Rapat Paripurna ke-31 DPRD Gorontalo Utara, Senin (20/10/25), yang digelar dalam rangka pembicaraan tingkat I Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Bupati Thariq menekankan bahwa pemerintah daerah tidak akan menindaklanjuti isu apa pun tanpa adanya data dan laporan yang jelas.
“Tidak mungkin saya menelusuri atau menindaklanjuti kalau tidak ada nama yang masuk ke saya. Agar bisa bertanggung jawab, tentu harus ada laporan agar kami dapat memprosesnya,” tegas Thariq.
Ia memastikan bahwa pemerintah daerah tidak mentolerir apalagi terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum seperti pencaloan atau pungli.
Thariq juga mengapresiasi kritik dan masukan dari dewan, namun menekankan pentingnya bukti konkret agar langkah tindak lanjut dapat dilakukan secara proporsional.
“Saya sangat berterima kasih. Tidak hanya masukan dan kritik, tapi kami juga butuh data agar bisa menindaklanjuti secara proporsional apa yang dimasukkan,” ujar Thariq.
Meski demikian, Thariq sependapat dengan pandangan dewan bahwa segala bentuk pungli dan pencaloan tidak boleh terjadi di Gorontalo Utara.
“Saya setuju dengan kita semua bahwa soal-soal pencaloan, pungli, dan lain-lain itu tidak boleh terjadi,” pungkasnya
Pernyataan Bupati Thariq menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, integritas, dan keadilan dalam sistem rekrutmen P3K di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. (AP/Simpulindo).
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, simpulindo.com berkomitmen menyajikan informasi factual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami Klik Disini https://bit.ly/4n8h1GD
