Simpulindo.com, – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data mengejutkan terkait penerima bantuan sosial (bansos). Sebanyak 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang tercatat sebagai penerima bansos tercatat juga aktif bermain judi online sepanjang 2024.
Transaksi dari kelompok ini terbilang fantastis. Total dana yang mengalir ke platform judi daring mencapai sekitar Rp 957 miliar, dengan jumlah transaksi menembus 7,5 juta kali.
“Kalau data ini kami kembangkan lebih lanjut, kemungkinan jumlahnya bisa lebih besar,” kata Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Antara, Sabtu (12/7/2025).
PPATK melakukan pengujian data dengan mencocokkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judi online. Hasilnya, ditemukan 571.410 NIK yang sama-sama tercatat sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online.
Temuan ini langsung mendapat perhatian pemerintah. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri data tersebut, demi memastikan program bantuan sosial tetap tepat sasaran. Langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya bansos benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Selain itu, PPATK juga tengah menganalisis rekening penerima bansos guna menemukan rekening tidak aktif atau hanya digunakan sebagai penampung dana bansos tanpa aktivitas lain. Rekening jenis ini berpotensi tidak tepat sasaran.
“Dalam rangka mewujudkan data yang semakin akurat agar bansos diterima oleh yang berhak, kami meminta PPATK melakukan analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Saifullah menyampaikan hingga 1 Juli 2025, total lebih dari Rp 20 triliun bantuan sosial telah tersalurkan kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Secara rinci, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterima lebih dari 8 juta KPM atau 80,49 persen dari total kuota, dengan nilai Rp 5,8 triliun. Bansos sembako menjangkau lebih dari 15 juta KPM atau 84,71 persen dari target, dengan total Rp 9,2 triliun.
Sementara itu, penebalan bansos berupa tambahan Rp 200 ribu per bulan selama dua bulan sudah tersalurkan kepada 15 juta KPM dari target 18,3 juta, dengan nilai Rp 6,19 triliun.
Temuan ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk terus memperkuat sistem pengawasan serta validasi data penerima bansos. Dengan demikian, dana bantuan negara benar-benar dapat dinikmati oleh warga yang memang membutuhkan.
