Simpulindo.com, – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Utara-Gorontalo menyoroti pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan oleh DPRD Provinsi Gorontalo.
Ketua Umum HMI Sulut-Gorontalo, Aris Setiawan Karim, memperingatkan potensi lahirnya persengkokolan antara politisi, korporasi tambang, dan aktor Penambangan Tanpa Izin (PETI) di balik kerja pansus tersebut.
“Kami mengapresiasi lahirnya Pansus Pertambangan sebagai bagian dari tugas konstitusional DPRD dalam menyerap aspirasi rakyat. Namun, kami juga melihat indikasi kuat bahwa pansus ini rawan menjadi alat tawar-menawar antara politisi, korporasi besar, dan para pemain PETI,” kata Aris, Senin (28/4/2025).
Aris menilai, pembentukan pansus seharusnya diarahkan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan yang selama ini amburadul. Ia mengingatkan bahwa tanpa partisipasi luas masyarakat sipil, pansus berisiko menjadi kedok bagi praktik-praktik ilegal yang selama ini melanggengkan perusakan lingkungan dan memperkaya segelintir elite.
“Jika pansus hanya dijadikan arena permainan politik di bawah meja, seperti dugaan adanya keterlibatan anggota legislatif dalam praktik gratifikasi pertambangan sebelumnya, maka kepercayaan publik terhadap DPRD Gorontalo akan ambruk,” ujarnya.
Alih-alih membenahi carut-marut tambang, Aris khawatir pansus justru berpotensi melegitimasi praktik perampokan sumber daya alam. HMI, kata dia, menuntut agar seluruh proses kerja pansus dibuka ke publik. Partisipasi aktif dari akademisi, media, komunitas adat, serta masyarakat terdampak dinilai menjadi prasyarat mutlak agar pansus tidak menjadi alat kompromi gelap.
“Keterlibatan masyarakat sipil harus nyata, dari penyusunan agenda kerja, pemeriksaan data, hingga perumusan rekomendasi akhir,” Ujarnya.
Selain itu, HMI juga menekankan pentingnya pansus untuk membongkar jaringan besar yang selama ini membekingi PETI, bukan sekadar mengejar operator-operator kecil di lapangan. Menurut Aris, penindakan harus menyasar aktor politik dan bisnis besar yang berkolusi dalam kerusakan hutan dan pencemaran sungai di Gorontalo.
“Kalau serius, DPRD harus berani mengungkap siapa saja aktor besar di balik bisnis ilegal ini,” tegasnya.
HMI Badko Sulut-Gorontalo menyatakan akan terus mengawasi jalannya Pansus Pertambangan. Organisasi mahasiswa ini bahkan telah membentuk tim khusus untuk memantau kinerja pansus secara ketat.
“Kami tidak akan tinggal diam. Masa depan lingkungan dan kesejahteraan rakyat Gorontalo ada di tangan kita semua,” kata Aris menutup pernyataannya.
