Simpulindo.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menekankan pentingnya segera mengaktifkan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar proyek strategis nasional tersebut tidak berujung terbengkalai dan menjadi beban fiskal negara. Salah satu langkah konkret yang didorongnya adalah agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di IKN.
“Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” kata Saan, Jumat (25/7/2025).
Keberadaan Wakil Presiden di IKN, menurut Saan, dapat menjadi sinyal kuat bahwa kawasan tersebut benar-benar disiapkan sebagai pusat pemerintahan baru. Langkah ini dinilai dapat memperjelas rencana kebutuhan sumber daya manusia, termasuk jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan, serta kementerian dan lembaga yang akan berkantor di lokasi tersebut.
“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas. Kalau tidak dimulai, ya kita tidak tahu berapa dan apa saja yang dibutuhkan secara pasti,” ujar politisi dari Fraksi Partai NasDem itu.
Saan juga mengingatkan agar pembiayaan proyek IKN tidak mengganggu pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Food Estate. Menurutnya, keberlanjutan IKN tetap penting, tetapi harus berjalan beriringan dengan agenda strategis nasional lainnya.
“Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara. Karenanya, dua hal harus dijalankan beriringan, di mana pembangunan IKN tidak boleh terbengkalai, tapi juga jangan sampai mengganggu program prioritas pemerintah,” ucap Saan.
Pembangunan IKN sejak awal ditujukan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Dengan mulai dijalankannya aktivitas pemerintahan di sana, misi tersebut dinilai akan lebih mudah direalisasikan secara bertahap.
“Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terlantar, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya,” Tandasnya.
