Penulis: Taufik R. Talalu
Simpulindo.com, Gorontalo – Demokrasi Indonesia terus mengalami transformasi seiring perubahan sosial, politik, dan teknologi. Sejak era reformasi, demokrasi tidak lagi dimaknai sebatas mekanisme pemilihan umum atau pergantian kekuasaan secara periodik. Demokrasi hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, dalam kebebasan berpendapat, dalam keterbukaan informasi, serta dalam partisipasi publik mengawal arah kebijakan. Namun, perkembangan tersebut membawa tantangan yang semakin kompleks dan menuntut sikap kritis dari seluruh elemen bangsa.
Praktik demokrasi Indonesia hari ini menghadapi persoalan kualitas. Ruang publik semakin ramai oleh kepentingan jangka pendek, polarisasi politik, dan perdebatan yang sering kehilangan kedalaman substansi. Media sosial membuka ruang partisipasi yang luas, namun sering kali melahirkan ekspresi politik yang emosional dan reaktif. Demokrasi berisiko kehilangan makna ketika tidak disertai etika, literasi politik, dan kesadaran kebangsaan yang kuat.
Fakta ini menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan aktor sosial yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Di sinilah peran organisasi mahasiswa menjadi sangat relevan, khususnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sejarah mencatat HMI tidak pernah berada di luar dinamika kebangsaan. Sejak tahun 1947, ketika HMI didirikan di Yogyakarta, organisasi ini telah memosisikan diri sebagai ruang pembentukan intelektual dan moral generasi muda, dengan komitmen pada nilai keislaman dan keindonesiaan.
Transformasi demokrasi menuntut HMI untuk tidak henti membaca perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Praktik demokrasi yang berlangsung dengan memanfaatkan internet dan media sosial adalah medan baru pertarungan gagasan yang membutuhkan kecerdasan, ketenangan, dan kedewasaan berpikir. Tradisi diskusi, kajian kritis, dan kaderisasi yang hidup di HMI menjadi modal yang sangat penting untuk mengisi ruang publik dengan narasi-narasi yang mencerahkan, bukan meresahkan. Demokrasi membutuhkan suara yang jernih dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, demokrasi Indonesia masih menyisakan jarak antara kebijakan publik dan kebutuhan masyarakat. Tidak sedikit keputusan strategis pemerintah yang menurut masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi semacam ini membuka ruang bagi kontribusi HMI dalam memperkuat fungsi kontrol sosial. Peran ini tidak selalu harus diwujudkan melalui konfrontasi, seperti demonstrasi, pernyataan keras di media massa, atau boikot. Peran HMI dalam menjalankan fungsi kontrol ini dapat ditunjukkan melalui kajian akademik, dialog publik, dan keberanian menyampaikan kritik secara beretika.
Penguatan kapasitas kader juga menjadi agenda penting. Kaderisasi HMI perlu diarahkan pada penguasaan isu-isu kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial yang aktual. Literasi politik, kemampuan analisis kebijakan, serta kecakapan komunikasi publik menjadi bekal agar kader mampu berkontribusi secara nyata. Demokrasi yang matang lahir dari warga yang sadar hak dan kewajibannya, dan HMI memiliki tanggung jawab historis untuk menyiapkan kader dengan kesadaran tersebut.
HMI sebagai organisasi kader tidak cukup hanya melahirkan aktivis. HMI dituntut untuk terus mencetak insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang memiliki integritas serta kepekaan sosial. Keteladanan kader HMI harus dimulai dari praktik demokrasi internal yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Dari ruang inilah nilai-nilai demokrasi diuji sebelum dibawa ke ruang publik.
Saya memandang bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya. HMI memiliki peluang besar untuk terus mengambil peran ini, bukan dengan mengejar kekuasaan semata, melainkan dengan membangun kesadaran publik dan menjaga etika demokrasi. Transformasi demokrasi Indonesia ()membutuhkan kekuatan moral dan intelektual yang kokoh. Di titik inilah HMI diuji untuk kembali menegaskan perannya sebagai penjaga nalar publik dan bagian penting dari ikhtiar merawat demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan. Tentu saja dengan terus memegang teguh semangat keislaman dan keindonesiaan. Lafran Pane, pendiri HMI pernah berkata, “Di mana pun kau berkiprah tak ada masalah, yang penting semangat keislaman dan keindonesiaan itu yang harus kau pegang teguh.” (An/Simpulindo).
Kami berkomitmen menyajikan informasi faktual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami Klik Disini https://bit.ly/4n8h1GD
