Simpulindo.com, Jakarta – Satu tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan. Harapan besar yang dulu menyertai pelantikan keduanya kini berhadapan dengan kenyataan: publik menilai kinerja pemerintah belum seperti yang diharapkan.
Hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja kabinet menurun tajam, dengan skor 3 dari 10. Angka itu lebih rendah dibanding survei 100 hari pertama pemerintahan yang mencapai nilai 5.
Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyu Askar, menilai penurunan ini mencerminkan lemahnya koordinasi antarlembaga, komunikasi publik yang belum konsisten, serta lambatnya realisasi sejumlah program prioritas.
“Presiden Prabowo mendapat skor 3 dari 10, sedangkan Wakil Presiden Gibran 2 dari 10. Sepanjang setahun terakhir, banyak kebijakan yang belum menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Askar dalam pemaparan hasil survei secara daring, Minggu (19/10/2025).
Sorotan terhadap Kinerja Menteri
Survei terhadap 1.338 responden di 34 provinsi itu juga menyoroti sepuluh pejabat dengan kinerja terendah yang direkomendasikan untuk diganti. Di antara nama-nama tersebut terdapat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Menurut Celios, Bahlil dinilai belum berhasil menjaga stabilitas sektor energi dan komunikasi kebijakan yang kerap menimbulkan kebingungan publik. Beberapa keputusan juga dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan daerah, seperti pengelolaan LPG, proyek transisi energi yang tersendat, serta ketahanan listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sementara itu, Dadan Hindayana menjadi sorotan karena kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 64 persen responden menilai program ini belum tepat sasaran, dan 71 persen menyoroti lemahnya standar gizi serta pengawasan kualitas makanan.
“Program MBG baik dalam konsep, tetapi buruk dalam pelaksanaan. Insiden keracunan di sejumlah sekolah menunjukkan lemahnya kontrol kualitas dan kesiapan dapur umum di daerah,” kata Askar.
Penegakan Hukum dan Ekonomi Masih Jadi PR
Peneliti Hukum Celios, Muhammad Saleh, menambahkan, mayoritas publik merasa program pemerintah belum menghadirkan perubahan signifikan. Berdasarkan hasil survei, 45 persen responden menyatakan kondisi ekonomi rumah tangganya stagnan, 27 persen merasa lebih buruk, dan hanya 28 persen yang merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Penegakan hukum menjadi salah satu bidang yang paling banyak mendapat kritik. Sebanyak 75 persen responden menilai penegakan hukum masih buruk, dan 91 persen menyebut komunikasi kebijakan pemerintah belum memadai. Persepsi negatif juga menguat terhadap lembaga keamanan; kepolisian hanya mendapat nilai 2 dari 10, sedangkan TNI memperoleh 3 dari 10.
Di bidang ekonomi, mayoritas masyarakat menilai program bantuan ekonomi tidak efektif dan kebijakan fiskal justru menambah beban hidup. Sebanyak 84 persen responden mengaku terbebani oleh pungutan dan pajak baru, sementara 53 persen menilai subsidi pemerintah belum mampu menekan biaya kebutuhan pokok.
Peneliti Celios, Galau D Muhammad, memperingatkan bahwa rendahnya tingkat kepuasan publik berpotensi memengaruhi stabilitas politik. “Tanpa penyegaran kabinet, efektivitas kebijakan dan kepercayaan publik bisa semakin melemah,” ujarnya.
Celios menilai, tanpa langkah korektif, kinerja pemerintahan pada tahun kedua berpotensi terus menurun. Sejumlah program strategis seperti MBG, transisi energi, dan digitalisasi pemerintahan dinilai belum berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi lintas kementerian.
Turunnya Elektabilitas
Survei juga mencatat penurunan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran. Sebanyak 36 persen responden menyatakan tidak akan memilih kembali pasangan ini jika pemilu digelar hari ini. Celios menilai reshuffle kabinet menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Askar menegaskan, hasil survei ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan peringatan publik agar pemerintahan mampu berbenah.
“Presiden di negara mana pun tidak kebal terhadap kritik. Ini bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk mendorong pemerintahan menjadi lebih baik,” ujarnya menutup. (An/Simpulindo).
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, simpulindo.com berkomitmen menyajikan informasi faktual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami Klik Disini https://bit.ly/4n8h1GD
