Penulis: Indra Rohandi Parinding
Simpulindo.com, Gorontalo – Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kian berubah menjadi sekadar dokma iklan.
Rakyat hanya ditempatkan sebagai tameng kepentingan, tanpa keberpihakan yang nyata dari para pemegang kekuasaan yang mengatasnamakan sumpah, masa, dan kesejahteraan publik yang seharusnya berkeadilan.
Pekerjaan sejatinya adalah harapan dan fondasi kehidupan rakyat.
Namun kini, pekerjaan justru diperlakukan sebagai representasi semu atas nama keadilan, kedaulatan, dan kesejahteraan.
Kesenjangan dan perlindungan rakyat hanya dijadikan simbol, tameng, bahkan komoditas untuk memoles kekuasaan bukan sebagai wujud keberpihakan yang substansial.
Representasi kehidupan rakyat berubah menjadi deretan solusi kosong. Keberpihakan yang dijanjikan tidak menyentuh substansi kemakmuran.
Asas keberpihakan sebagai pilar bernegara tak kunjung hadir, bahkan nilai teknokrasi dan analisa techno – ekonomi yang seharusnya berpihak pada rakyat tak lebih dari jargon tanpa implementasi.
Jangan salahkan ibu mengandung pada tanah Ibu Pertiwi. Setiap kehidupan memang memiliki jalan dan langkah keberhasilannya masing-masing.
Namun rakyat terlalu sering dijadikan tameng tanpa solusi, sementara pemerintah dan koloni kekuasaannya seakan tersenyum melihat rakyat harus bekerja keras dahulu baru dapat hidup, bahkan kerap hanya menjadi penonton dalam otoritas wilayahnya sendiri.
Tekanan demi tekanan terus menimpa rakyat; ancaman yang menempatkan mereka dalam ketakutan justru datang dari struktur yang seharusnya melindungi.
Peran simbiosis mutualistis antara bangsa dan pemerintah seharusnya menjadi akar solusi, melahirkan kepastian hukum dan administrasi yang memampukan rakyat mengelola kekayaan alam di tanah Ibu Pertiwi dengan hak yang layak dan martabat yang terjaga.
