Simpulindo.com, Gorut – Di tengah arus efisiensi anggaran yang saat ini diberlakukan secara menyeluruh di berbagai instansi pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara justru mengambil langkah progresif dengan memperluas cakupan kepesertaan program strategis nasional, BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya tenaga kerja di sektor formal dan informal.
Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, dalam kegiatan wawancara Paritrana Award 2025 tingkat Provinsi Gorontalo yang digelar di Hotel Yulia, Kota Gorontalo, Senin (30/6/2024), menegaskan bahwa pihaknya tetap menjadikan perluasan BPJS Ketenagakerjaan sebagai prioritas, meski fiskal daerah tengah diperketat.
“Sejak awal kami dilantik, salah satu fokus kami adalah bagaimana memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, meskipun fiskal daerah sedang mengalami pengetatan. Strateginya ada dua: edukasi masif dan intervensi langsung dari pemerintah daerah,” kata Thariq.
Strategi pertama yang dilakukan Pemda Gorut melalui pendekatan edukatif yang menyasar perusahaan-perusahaan lokal agar secara aktif mendaftarkan pekerjanya. Pemerintah juga mendorong partisipasi sektor swasta untuk lebih peduli terhadap jaminan sosial pekerja mereka.
Sementara strategi kedua adalah intervensi langsung dari pemerintah daerah untuk menjangkau pekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, dan pengemudi bentor. Tak hanya itu, pendekatan ini juga mulai merambah ke program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“CSR diharapkan tidak hanya menyentuh internal perusahaan, tapi juga membantu masyarakat kurang mampu di sekitarnya,” ujarnya.
Hingga saat ini, Pemda Gorut telah mengintegrasikan sekitar 5.000 pekerja sektor informal ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan melalui intervensi pemerintah. Angka ini belum termasuk pekerja formal penerima upah yang didaftarkan oleh perusahaan masing-masing.
Lebih lanjut Thariq menegaskan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam memastikan keberhasilan program ini.
“BPJS Ketenagakerjaan adalah amanah nasional. Maka dari itu, kami ingin memastikan masyarakat Gorontalo Utara tidak tertinggal. Target kami, ke depan jumlah peserta bisa terus meningkat, termasuk melalui pendekatan berbasis data dan intervensi yang lebih menyeluruh,” pungkasnya. (Adrian/Simpulindo)
