Simpulindo.com, Gorontalo – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM FH Kabupaten Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di Tugu Bundaran Golkar, Selasa (28/10/2025).
Aksi tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda sekaligus menjadi momentum refleksi atas satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi bertema “Evaluasi Kinerja Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Selama Satu Tahun Menjabat” ini diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Gorontalo dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Puluhan mahasiswa dari kedua kampus ikut serta dalam kegiatan itu.
Salah satu peserta aksi, Alam Rauf, dalam orasinya menyampaikan kritik terhadap pemerintahan saat ini.
“Saat para pemuda sibuk dengan kegiatan seremonial, kami di Gorontalo memilih turun ke jalan untuk mengingatkan pemerintah atas janji-janji kampanye. Yang paling mendesak adalah janji menciptakan 19 juta lapangan kerja,” ujar Alam.
Ia menambahkan, gerakan mahasiswa tidak semestinya dipandang negatif.
“Kalaupun aksi ini ditunggangi, biarlah ditunggangi oleh kepentingan rakyat dan pemuda yang kesulitan mencari pekerjaan hari ini. Masa depan Indonesia milik kita, maka sudah sepantasnya mahasiswa menagih janji pemerintah,” ucapnya.
Aksi yang berlangsung damai hingga pukul 18.00 Wita itu ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap. Dalam pernyataan, para mahasiswa menuntut pemerintah untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis yang dinilai masih dikuasai oleh kelompok oligarki, menaikkan upah buruh tahun 2026 sebesar 8,5 persen sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dalam kabinet.
Selain itu, mereka juga mendesak transparansi penyitaan dan pengelolaan uang hasil korupsi, mengembalikan TNI ke barak sesuai fungsi utamanya, serta membebaskan 900 massa aksi yang ditangkap pada unjuk rasa Agustus lalu.
Mahasiswa juga menuntut pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, meninjau kembali pembentukan Tim Reformasi Polri, menagih realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan kerja, dan menegakkan supremasi hukum secara adil di seluruh Indonesia.
Aksi ini berjalan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Para peserta berharap tuntutan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kinerja dan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. (An/Simpulindo).
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, simpulindo.com berkomitmen menyajikan informasi faktual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami Klik Disini https://bit.ly/4n8h1GD
