simpulindo.com, Gorut – Setelah Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara bersama Wakil Bupati meninjau langsung kondisi jalan di Desa Molantadu.
Sorotan tajam kembali diarahkan kepada perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi di Desa Molantadu.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, menilai perusahaan belum menunjukkan tanggung jawab penuh atas kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat.
Kepada Awak Media, Pernyataan itu disampaikan pada Rabu (1/4/26) di tengah meningkatnya keresahan warga akibat kondisi infrastruktur yang terus memburuk.
Jalan yang menjadi akses utama masyarakat dilaporkan mengalami kerusakan signifikan, diduga kuat akibat aktivitas operasional perusahaan yang melintas secara intensif.
Hamzah menegaskan, perusahaan seharusnya bersikap kooperatif dan tidak menutup mata terhadap dampak yang ditimbulkan.
Ia mengingatkan bahwa keberadaan investasi harus sejalan dengan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar.
“Perusahaan ini terkesan menunjukkan kesombongannya. Padahal kalau tertib, tentu kita dukung,” ujarnya
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya masyarakat pernah mengambil langkah ekstrem dengan melakukan penutupan jalan sebagai bentuk protes.
Kondisi tersebut, berpotensi kembali terjadi apabila perusahaan tidak segera menunjukkan itikad baik.
“Bahkan masyarakat pernah melakukan penutupan jalan, dan itu bisa saja terjadi lagi,” tambahnya.
Meski demikian, Hamzah menegaskan bahwa penutupan jalan bukanlah solusi yang diinginkan.
Ia menekankan bahwa yang paling utama adalah kesadaran dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan operasional secara tertib dan berkelanjutan.
“Yang kita inginkan bukan penutupan jalan, tetapi kesadaran perusahaan untuk bertanggung jawab dan tertib dalam operasionalnya,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal keras bagi pihak perusahaan agar segera mengambil langkah konkret.
Jika tidak, potensi konflik antara masyarakat dan perusahaan dikhawatirkan akan kembali memanas, bahkan bisa mengganggu stabilitas aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. (Ap/simpulindo)
