Simpulindo.com, Gorontalo – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Gorontalo mendesak dua langkah strategis terkait dinamika yang berkembang mengenai Bank SulutGo (BSG). Melalui Ketua Fraksi, Totok Bachtiar, fraksi menyampaikan sikap resmi untuk mendorong pembentukan panitia khusus serta meminta pemerintah kota mengambil langkah tegas atas pemanfaatan lahan yang digunakan Bank BSG.
Dalam pernyataan resmi, Fraksi Golkar menilai sejumlah perkembangan terakhir mengenai Bank BSG perlu ditangani dengan keseriusan karena menyangkut kepentingan keuangan daerah dan prinsip keadilan bagi Pemerintah Kota Gorontalo. Penelaahan menyeluruh dinilai menjadi bagian penting dari akuntabilitas publik.
Totok menyampaikan bahwa Fraksi Golkar mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk meninjau kembali Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Gorontalo di Bank BSG, termasuk kemungkinan pembatalannya.
Usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan memastikan setiap kebijakan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami melihat urgensi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Perda Penyertaan Modal. Pansus dibutuhkan agar proses peninjauan berjalan transparan, komprehensif, dan berdasarkan fakta-fakta objektif,” kata Totok.
Dinamika terbaru terkait BSG menunjukkan perlunya mengkaji ulang komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam penyertaan modal tersebut. Peninjauan dianggap menjadi upaya untuk menegakkan asas proporsionalitas dan kepentingan publik.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kota Gorontalo segera memutus kontrak penggunaan lahan yang dimanfaatkan Bank BSG. Dalam pandangan fraksi, terdapat indikasi ketidakadilan dalam nilai kontrak yang berjalan dan hal itu berpotensi merugikan pemerintah daerah.
“Kontrak lahan tersebut, menurut kajian kami, sangat merugikan pemerintah. Ada ketidakadilan dalam nilai kontrak yang harus segera ditindaklanjuti. Pemerintah Kota perlu bersikap tegas,” ujar Totok.
Selain itu, Totok mengatakan bahwa aset daerah harus memberikan nilai optimal bagi pendapatan daerah, bukan menimbulkan beban atau kerugian. Karena itu, koreksi terhadap kontrak menjadi langkah yang perlu segera diputuskan.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa desakan ini bukan manuver politik, tetapi bentuk tanggung jawab dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang sehat dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Ini adalah soal transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap aset daerah. Fraksi Golkar akan terus mengawal kebijakan agar selalu berpihak pada kepentingan publik,” tegas Totok Bachtiar.
Fraksi berharap DPRD Kota Gorontalo dan Pemerintah Kota segera merespons secara resmi serta mengambil langkah konkret dalam waktu dekat. (An/Simpulindo).
simpulindo.com berkomitmen menyajikan informasi faktual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami Klik Disini https://bit.ly/4n8h1GD
