Simpulindo.com, Jakarta – Kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Kabupaten Boalemo memasuki babak baru. Koordinator Gerakan Anti Korupsi (Gerak), Abd Wahidin Tutuna, bersama timnya kembali memenuhi undangan pemeriksaan di Kejaksaan Agung RI.
Pemanggilan ini menjadi yang kedua setelah laporan awal mereka menyingkap dugaan penyalahgunaan anggaran miliaran rupiah. Arah penyelidikan kini mengerucut pada aktor-aktor kunci dalam pemerintahan Boalemo.
Selama hampir tiga jam, penyidik menggali keterangan mendalam dari para aktivis. Pertanyaan tidak lagi sekadar klarifikasi, melainkan penajaman pada detail laporan. Atmosfer pemeriksaan menandakan Kejagung mulai menaruh perhatian serius terhadap kasus tersebut.
“Kami sudah diminta menjelaskan lebih dalam. Banyak pertanyaan yang dilontarkan, tapi biarlah publik menunggu hasilnya. Tidak semua yang terjadi di dalam ruang pemeriksaan perlu kami buka,” ujar Wahidin usai keluar dari gedung Kejaksaan Agung, Kamis (21/8/2025).
Pernyataan singkat itu membuka ruang tafsir. Apakah penyidik telah menemukan indikasi kuat keterlibatan pejabat berpengaruh? Ataukah nama besar mulai masuk radar penyidikan?
Sumber internal mengungkapkan fokus pemeriksaan kini mengarah pada dua figur: Bupati Boalemo dan Pejabat Pembuat Komitmen proyek pengadaan Alkes. Keduanya dianggap memegang kendali penuh dalam perencanaan dan realisasi anggaran. Jika pembuktian berlanjut, langkah berikutnya bisa berupa pemanggilan resmi atau penetapan status hukum.
Laporan Gerak sebelumnya menyoroti dugaan markup anggaran, pengadaan fiktif, hingga rekayasa pemenang tender. Praktik semacam itu ditengarai dilakukan jaringan terorganisir di lingkaran kekuasaan daerah. Nilai proyek yang mencapai miliaran rupiah bersumber dari dana publik, yang sejatinya diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
Langkah Kejaksaan Agung ini sekaligus menjadi ujian integritas penegakan hukum di tingkat pusat. Pertanyaan publik mengemuka, apakah keberanian aktivis dan kekuatan laporan sipil mampu menembus benteng kekuasaan lokal yang selama ini nyaris tak tersentuh?
Situasi Boalemo pun kian rawan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menurun tajam. Desakan agar Kejaksaan Agung tidak berhenti pada tahap awal pemeriksaan terus bergema, baik dari aktivis lokal maupun tokoh nasional yang menaruh perhatian.
Satu hal kini jelas, arah sorotan penyidik tertuju ke Boalemo. Dan ketika pusat mulai bergerak, tak ada aktor lokal yang bisa merasa aman di balik meja kekuasaan.
