Simpulindo.com, – Sekelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (Ampel) melakukan aksi protes terkait masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang.
Dalam aksi yang berlangsung di depan Pendopo Kabupaten, mereka membawa dan menumpahkan dua truk sampah sebagai bentuk kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Pemalang. Aksi ini bertepatan dengan ulang tahun Bupati Mansur Hidayat.
Menurut salah satu perwakilan Ampel, Muliadi, aksi ini bertujuan untuk menyuarakan keresahan masyarakat terkait pengelolaan sampah yang dianggap tidak optimal.
“Kami ingin menunjukkan kondisi sebenarnya. Sampah di Pemalang sudah menjadi masalah besar, dan ini adalah bentuk keprihatinan kami,” ujar Muliadi.
Ia menjelaskan bahwa penumpukan sampah di berbagai titik di Pemalang terjadi karena penutupan tempat pembuangan akhir (TPA) di Pesalakan yang telah berlangsung sejak tahun lalu.
Dalam dialog singkat dengan massa, Bupati Mansur Hidayat menyampaikan bahwa Pemkab telah menyiapkan rencana untuk mengatasi masalah ini, termasuk membuka lahan baru di Susukan, Kecamatan Comal, yang mampu menampung hingga 300 ton sampah per hari.
Selain itu, Pemkab juga berupaya membuka kembali TPA Pesalakan setelah melalui proses mediasi dengan masyarakat setempat.
“Aksi ini menjadi pengingat bagi kami semua untuk bekerja lebih keras menyelesaikan persoalan sampah di Pemalang. Kami berharap solusi jangka panjang dapat segera diterapkan,” ungkap Mansur.
Muliadi menambahkan, pihaknya telah menyiapkan lahan sementara untuk penanganan sampah dan mendorong Pemkab segera membangun tempat pengelolaan sementara.
“Kami percaya solusi ini bisa membantu mengatasi masalah sementara waktu,” katanya.
Protes ini diakhiri dengan pembersihan sampah oleh petugas agar tidak mengganggu aktivitas di Pendopo Kabupaten. Meski begitu, aksi ini memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya peran semua pihak dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Sebagai informasi, penutupan TPA Pesalakan oleh warga setempat terjadi sejak Mei 2023 karena adanya keluhan terkait pengelolaan yang dinilai tidak sesuai. Pemerintah Kabupaten berharap mediasi dengan warga Pesalakan segera menghasilkan kesepakatan demi mengatasi persoalan sampah yang mendesak.
