Simpulindo.com, – Rencana Penjabat (PJ) Gubernur Gorontalo untuk melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menuai kritik dari DPRD Provinsi Gorontalo.
Ketua DPRD Gorontalo, Thomas Mopili, mengaku terkejut setelah menerima tembusan surat terkait agenda yang direncanakan berlangsung pada 25 hingga 28 Januari. Ia menilai rencana tersebut bertentangan dengan upaya penghematan anggaran yang sedang diupayakan pemerintah.
Thomas menyarankan agar kunjungan cukup dilakukan oleh PJ Gubernur tanpa melibatkan seluruh OPD, demi menghindari pemborosan anggaran.
“Saya kaget menerima informasi surat tembusan masuk yang menginstruksikan mulai dari sekda sampai ke bawah terkait untuk ke Kabupaten Banggai. Padahal bapak Presiden melalui Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan rasionalisasi seluruh pos anggaran. Bila pak gubernur yang berangkat sendiri, saya kira masih bisa diterima, tapi ini memboyong seluruh OPD tentu juga akan diikuti personil sampai dengan eselon tiganya,” ujarnya, Senin (20/01/2024), dilansir dari Gosulut.id.
Thomas memperkirakan, anggaran yang diperlukan untuk kunjungan tersebut bisa mencapai ratusan juta rupiah, mengingat rombongan besar yang direncanakan akan menginap di hotel-hotel mewah dan mengunjungi tempat wisata.
“Belum ibu-ibunya juga ikut. Saya prediksi bisa mencapai Rp 400 hingga 500 juta,” tambahnya.
Menurut Thomas, anggaran sebesar itu lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk program yang lebih mendesak, seperti makan siang gratis bagi anak-anak di daerah.
“Bayangkan dengan anggaran sebesar itu kita gunakan mendukung makan siang gratis, maka ada sekitar 40 hingga 50 ribu anak yang bisa mendapat program ini,” katanya.
Sebagai mitra pemerintah, Thomas meminta agar Pemprov membatalkan rencana kunjungan tersebut karena dinilai tidak mendesak dan kurang relevan.
“Salah satu item dari rencana itu adalah untuk peningkatan SDM. Bila alasannya itu, mengapa harus belajar ke Banggai? Makanya saya kurang setuju, dan tentunya himbauan tadi akan didengar sampai ke Kementerian Dalam Negeri,” pungkasnya.
