Simpulindo.com, Gorontalo – Komisi III DPRD Kota Gorontalo menyoroti minimnya anggaran pembangunan infrastruktur untuk tahun 2026. Dalam rapat kerja bersama OPD, terungkap bahwa tidak ada alokasi anggaran khusus di sektor infrastruktur akibat pemotongan transfer keuangan dari pusat ke daerah.
Anggota Komisi III, Totok Bachtiar menjelaskan kondisi ini menuntut setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih kreatif dan tidak bergantung sepenuhnya pada dana daerah.
“Walau anggaran terbatas, inovasi tetap harus dikedepankan. Jangan hanya wali kota yang berinovasi. Kepala OPD juga perlu menunjukkan terobosan nyata di tengah keterbatasan,” kata Totok, Rabu (5/11/2025).
DPRD menilai, langkah wali kota yang berhasil menggerakkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanpa bantuan anggaran tambahan layak dijadikan teladan. Pemerintah kota disebut mampu membuka ruang usaha baru dan mendorong ekonomi rakyat meski tanpa dukungan dana untuk UMKM.
Totok juga mengungkapkan bahwa komisi III mendorong setiap OPD menjalin koordinasi dengan instansi vertikal seperti Balai Sungai, Balai Jalan, serta kementerian terkait untuk mencari solusi alternatif.
“Banyak hal yang dapat dikerjakan melalui kolaborasi lintas lembaga. Jangan pasrah pada kondisi fiskal yang terbatas,” ujar Totok. (An/Simpulindo).
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, simpulindo.com berkomitmen menyajikan informasi factual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami Klik Disini https://bit.ly/4n8h1GD
