Simpulindo.com, – Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola mendorong para kepala daerah di Sulawesi Tengah, baik gubernur maupun bupati, untuk segera membenahi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah masing-masing.
Seruan ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi II ke palu, dalam rangka pengawasan terhadap BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menurut Longki, sebagian besar BUMD di Sulawesi Tengah masih menghadapi kendala serius, terutama dalam aspek manajerial dan kinerja kelembagaan. Dari puluhan BUMD yang beroperasi, sekitar 70 persen dinilai belum menunjukkan performa yang memadai.
Dalam kunjungan itu, Komisi II mengambil Bank Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) sebagai salah satu contoh. Bank milik pemerintah daerah tersebut dinilai telah menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan besar nasional, namun masih memiliki kelemahan dalam tata kelola internal.
“Bank Sulteng memang sudah bermitra dengan Chairul Tanjung, yang dikenal sebagai tokoh bisnis besar dan punya kapasitas manajerial kuat. Namun, meski mendapat dukungan dari pihak profesional, manajemen bank ini masih menunjukkan banyak kekurangan,” ujar Longki, Kamis (8/5/2025).
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah struktur komisaris dan direksi Bank Sulteng yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menurut Longki, baru menyetujui dua dari lima komisaris yang seharusnya menjabat. Hal serupa juga terjadi pada posisi direksi, yang belum terisi lengkap.
“Komisaris yang disetujui OJK baru dua orang dari lima posisi yang tersedia. Direksi pun masih belum lengkap, padahal struktur semestinya diisi lima direktur,” Ujarnya.
Kondisi ini, tambah Longki, mencerminkan lemahnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD, termasuk Bank Sulteng. Ia berharap kehadiran Komisi II dapat mendorong perbaikan menyeluruh terhadap sistem manajerial agar ke depan BUMD mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan kondisi fiskal provinsi.
“Harapan kami, kunjungan ini menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola. Jika manajemen dibenahi dengan serius, dampaknya bisa langsung dirasakan terhadap PAD dan penguatan fiskal daerah,” tutupnya.
