Simpulindo.com, – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyarankan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberdayakan sekolah dan pengusaha lokal dalam pelaksanaannya.
“Berdayakan sekolah, komite sekolah, dan juga ekosistem pengusaha di sekitar sekolah. Berdayakan pelaku usaha kantin, UMKM itu yang nomor satu, harus diprioritaskan. Bukan dikelola oleh militer,” kata Bhima Yudhistira, Jumat (24/1/2025).
Ia juga mendorong agar pangan lokal menjadi prioritas dalam implementasi program MBG tersebut.
Bhima menekankan pentingnya mekanisme subsidi silang dalam program ini.
“Semua boleh dapat MBG, tapi bagi sekolah yang elit dengan siswa yang mampu, maka orang tua harus membayar iuran untuk MBG sehingga dalam satu sekolah itu yang mampu tetap makan MBG dengan membayar, satu (anak) lagi yang tidak mampu, disubsidi oleh negara. Itu seperti yang terjadi di Jepang,” ungkapnya.
Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini mulai diberlakukan pada 6 Januari 2025 di sekolah dan posyandu di seluruh Indonesia.
Dalam implementasinya, program ini didukung oleh Satuan Produksi dan Pengolahan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Setiap dapur dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN), bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk memastikan mutu gizi dan distribusi makanan yang baik.
