simpulindo.com, Gorut – Polemik Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan di Desa Dulukapa terus memanas.
Di tengah bantahan keras Kepala Desa Irwan Moilo, seorang perangkat desa justru mengungkap fakta berbeda yang mengguncang narasi resmi pemerintah desa.
Perangkat desa yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa program ketahanan pangan melalui BUMDes Dulukapa tidak pernah dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes).
Meski tanpa pembahasan dan persetujuan Musdes, dana sebesar Rp139 juta tetap ditransfer ke rekening BUMDes.
Sumber tersebut menyatakan tidak ada Musdes yang membahas rencana usaha BUMDes untuk ketahanan pangan.
Ia juga mengakui pencairan dana dilakukan meski prosedur belum dijalankan sesuai ketentuan.
Menurut pengakuannya, pencairan dana dipercepat karena adanya desakan dari pemerintah kecamatan.
Namun ia menilai percepatan tidak seharusnya mengabaikan mekanisme yang diwajibkan regulasi.
Pengakuan ini berbanding terbalik dengan pernyataan Irwan Moilo yang sebelumnya menegaskan seluruh proses telah sesuai prosedur dan merujuk pada ketentuan yang berlaku, termasuk adanya Musdes dan berita acara resmi.
Menanggapi pengakuan tersebut, Sekretaris BPD Dulukapa Rizan Demanto menyebut pernyataan perangkat desa membenarkan sikap BPD selama iini
Ia menegaskan BPD sejak awal mempertanyakan prosedur dan keabsahan pembahasan program.
Rizan menyatakan akan memeriksa langsung dokumen di kantor desa untuk memastikan keberadaan berita acara Musdes.
Ia menilai ketiadaan pembahasan resmi sementara dana telah digelontorkan merupakan persoalan serius dalam tata kelola dana publik.
BPD tidak menolak program ketahanan pangan. Namun transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam penggunaan Dana Desa.
Hingga berita ini diterbitkan, BUMDes Dulukapa sampai dengan sekarang belum memberikan pernyataan resmi Meski telah dihubungi berulang Kali. (Ap/simpulindo)
